Jawa Pos Radar Madiun - Kontras mencolok tampak antara kebijakan keuangan daerah dan pusat.
Di saat Pemkab Ngawi berencana memangkas tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP PNS hingga 30 persen mulai tahun depan, dompet ASN pusat justru bakal lebih tebal.
Para pegawai di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang dipimpin Bahlil Lahadalia justru bersiap menikmati kenaikan tunjangan kinerja (tukin) hingga 100 persen.
TPP ASN Ngawi Terancam Turun
Kepala Badan Keuangan (Bakeu) Ngawi Tri Pujo Handono mengungkapkan bahwa pemangkasan TPP dilakukan akibat menurunnya transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Adapun TKD diproyeksikan berkurang sekitar Rp 251 miliar.
“Kami sedang melakukan hitung-hitungan. Salah satu opsi adalah mengurangi TPP ASN secara proporsional,” ujar Pujo, Senin (27/10) lalu.
Rencana pemangkasan mencakup TPP Sekda yang dipotong 30 persen, eselon II sekitar 20 persen, dan eselon III ke bawah 10 persen.
Langkah ini dinilai paling realistis agar fiskal daerah tetap stabil tanpa memangkas belanja publik.
“Prinsipnya proporsional, bukan mengorbankan kesejahteraan pegawai. Tapi kemampuan fiskal daerah memang terbatas,” jelasnya.
Sebaliknya, Tukin Pegawai ESDM Naik Dua Kali Lipat
Sementara di Jakarta, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan kabar gembira bagi seluruh pegawai di kementeriannya, yakni kenaikan tukin hingga 100 persen.
Hal itu ia sampaikan dalam upacara Hari Pertambangan dan Energi ke-80 di Monas, Jumat (24/10) lalu.
“Pekerjaan saya yang paling berat sebagai Menteri ESDM adalah bagaimana menaikkan tukin 100 persen dalam waktu dua bulan. Tapi berkat arahan Presiden, akhirnya bisa disetujui,” ujar Bahlil.
Bahlil mengklaim, kenaikan itu merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi aparatur ESDM, sekaligus dorongan agar pegawai lebih semangat menjalankan program strategis energi nasional.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran untuk tukin baru sudah disiapkan dalam APBN.
“Kalau perintah Presiden, tidak bisa dilawan. Paling diskusi sedikit soal angka, tapi anggarannya sudah tersedia,” kata Purbaya.
Kesenjangan Kesejahteraan ASN
Kebijakan berbeda ini memunculkan ironi di kalangan ASN daerah.
Banyak yang menilai langkah pemerintah pusat memberi kenaikan besar di kementerian, sementara daerah harus berhemat, menunjukkan ketimpangan kesejahteraan aparatur.
Sementara Pemkab Ngawi berupaya menjaga APBD agar tetap seimbang, pegawai kementerian di pusat justru menikmati lonjakan pendapatan dua kali lipat.
Kenaikan tukin 100 persen di Kementerian ESDM disebut berlaku permanen mulai akhir 2025, sementara pemangkasan TPP di daerah seperti Ngawi masih menunggu pembahasan DPRD.
Dua kebijakan yang berjalan bersamaan ini mencerminkan dua wajah kebijakan fiskal Indonesia, antara efisiensi daerah dan apresiasi pusat. (sae/den/fin/naz)
Editor : Mizan Ahsani