Jawa Pos Radar Ngawi – Rencana pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) mulai diseriusi.
Pemkab dan DPRD Ngawi bakal duduk bersama pekan depan untuk mematangkan kebijakan tersebut.
Langkah itu menjadi bagian dari strategi menghadapi efisiensi anggaran tahun depan.
Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto mengatakan, kebijakan ini disiapkan menyusul proyeksi berkurangnya alokasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp251 miliar pada 2026.
’’Kami menyiapkan skema efisiensi APBD. Salah satunya lewat penyesuaian TPP ASN,’’ ujarnya, Minggu (9/11).
Sodiq menegaskan, pemotongan bakal dilakukan secara proporsional.
ASN dengan TPP terendah tidak akan mengalami pengurangan.
Sementara bagi pejabat struktural dengan eselon lebih tinggi, pemotongan dilakukan dengan besaran berbeda.
’’Perhatian kami tetap pada pegawai grade satu dan dua. Jangan sampai mereka terdampak,’’ imbuhnya.
Adapun simulasi awal menunjukkan sekda akan dipotong sekitar 30 persen, pejabat eselon II sekitar 20 persen, dan eselon III ke bawah sekitar 10 persen.
Namun, angka tersebut belum final dan masih menunggu hasil pembahasan bersama DPRD.
’’Nanti kami bahas lebih detail dengan dewan agar kebijakan ini tetap adil dan terukur,’’ jelas Sodiq. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto