Jawa Pos Radar Madiun - Rencana pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN diseriusi.
Pemkab dan DPRD segera duduk bersama mematangkan rencana.
Hal itu sebagai salah satu langkah menyikapi efisiensi anggaran 2026.
Kebijakan pemotongan TPP ASN disiapkan menyusul proyeksi berkurangnya alokasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar Rp 251 miliar untuk tahun depan.
Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto mengatakan, pemotongan TPP masih akan dilakukan pembahasan dengan DPRD setempat.
Dia menyebutkan bahwa pihak legislatif menjadwalkan pembahasan pekan depan.
"Yang jelas kami menyiapkan skema untuk menyikapi efisiensi APBD tahun 2026 mendatang. Salah satunya dengan pemotongan TPP," ujarnya, Jumat (7/11).
Kendati terjadi pemotongan TPP ASN, pihaknya berkomitmen dilakukan secara proporsional.
ASN dengan TPP paling rendah tidak akan mengalami pengurangan.
Sedangkan bagi pejabat dengan eselon lebih tinggi, pemotongan dilakukan dengan besaran berbeda.
"Perhatian kami ada pada pegawai grade satu dan dua," ujarnya.
Perihal persentase, pemotongan tunjangan dilakukan dengan besaran berbeda-beda.
Sekda sekitar 30 persen, eselon II sekitar 20 persen, dan eselon III ke bawah sekitar 10 persen.
Besaran dan mekanisme final pemotongan TPP masih menunggu hasil rapat pembahasan bersama DPRD. (sae/den)
Editor : Deni Kurniawan