Jawa Pos Radar Ngawi – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp 900 ribu selama tiga bulan kembali menuai kritik.
Program ini dinilai banyak salah sasaran akibat basis data penerima yang belum akurat.
Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Ngawi M. Turnawan tidak menampik bahwa Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan program masih memiliki banyak kelemahan.
Mulai warga miskin yang tidak tercatat, hingga warga mampu yang justru terdata sebagai penerima.
“Ada exclusion error orang miskin tidak dapat bantuan, dan inclusion error orang mampu justru dapat bantuan. Pak Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengakui datanya belum akurat,’’ ujarnya, Sabtu (29/11).
Turnawan menjelaskan BLTS Kesra menyasar warga Desil 1 sampai 4 dalam DTSEN.
Penyalurannya terbagi dua mekanisme.
Melalui rekening KKS bagi penerima PKH dan BPNT dan lewat PT Pos bagi warga miskin non-penerima
Namun ketidakakuratan data terjadi karena data sosial berubah sangat cepat.
Sementara pembaruannya hanya dilakukan dua hingga tiga bulan sekali.
“Ada yang meninggal, lahir, pindah, tiba-tiba miskin, atau tiba-tiba kaya. Data sosial itu sangat dinamis,’’ jelasnya.
Pemerintah pusat kini memperkuat pemutakhiran data dengan mengintegrasikan DTSEN ke berbagai sistem nasional, termasuk perbankan dan utilitas.
Jika seseorang yang terdata sebagai miskin memiliki aset finansial besar, sistem akan melakukan koreksi.
Turnawan menegaskan momentum penyaluran BLTS Kesra ini harus menjadi dorongan untuk memperbaiki data kesejahteraan secara menyeluruh.
“Komitmen pemerintah dari pusat sampai desa sama: memperbarui data agar bantuan lebih tepat sasaran. Data itu harus dinamis mengikuti perubahan masyarakat,’’ tegasnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto