Jawa Pos Radar Ngawi – Penyiapan lahan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Ngawi masih menghadapi tantangan besar.
Ketua Satgas Percepatan KDKMP Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan bahwa percepatan harus dilakukan, namun tetap berpegang pada koridor hukum.
“Tidak boleh menabrak aturan yang ada, tapi mekanisme percepatan harus dilakukan,” tegas Ony, kemarin (30/11).
Ony mengungkap sedikitnya empat masalah yang membuat sejumlah desa belum siap.
1. Tanah kas desa yang tersedia umumnya berupa lapangan desa, pusat aktivitas masyarakat, sehingga muncul penolakan warga.
2. Aset desa ditempati bangunan milik Dinas Pendidikan, seperti SD hasil regrouping. Pemindahtanganan aset membutuhkan waktu lama.
3. Desa dan kelurahan yang tidak memiliki tanah kas desa sama sekali—umumnya berada di kawasan hutan atau perkotaan—sehingga muncul opsi pembelian atau penyewaan lahan.
4. Tanah kas desa masih berupa sawah, memerlukan pengurukan dan pengeringan besar-besaran.
“Lahannya bagus, tapi uruknya banyak. Uruknya ini tugas siapa?” kata Ony.
Untuk lahan yang masih ditempati aset Dikbud, satgas menyiapkan mekanisme cover note notaris agar pembangunan tidak terhambat proses administrasi.
“Penghitungan aset resminya bisa menyusul. Cover note sudah cukup untuk diberikan kepada Dandim agar percepatan bisa berjalan,” jelasnya.
Dari total 217 desa dan kelurahan, baru 188 lokasi yang dinyatakan siap lahan.
Masih ada 29 desa/kelurahan yang belum memiliki lahan sama sekali.
“Satgas masih menginventarisasi potensi lahan. Opsi pembelian, penyewaan, atau alternatif lain sedang dikaji,” ujar Ony.
Pemerintah pusat meminta seluruh desa dan kelurahan segera membangun fasilitas KDKMP, sehingga percepatan di tingkat desa menjadi krusial. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto