Jawa Pos Radar Ngawi – Permintaan perekaman KTP elektronik di Ngawi melonjak tajam.
Lonjakan itu dipicu banyaknya lansia, penyandang disabilitas, dan warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).
“Banyak warga miskin tidak masuk daftar karena belum memiliki identitas kependudukan,” ujar Kepala Dispendukcapil Ngawi Noor Hasan Muntaha, Senin (1/12).
Penentuan penerima BLTS Kesra merujuk pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bersumber dari data kependudukan.
Pemeringkatan desil 1–10 dilakukan Kementerian Sosial dan BPS nasional.
“Warga yang belum rekam KTP otomatis tidak terdeteksi sebagai kelompok rentan,” jelasnya.
Akibatnya, gelombang keluhan muncul dari masyarakat.
Pemerintah desa mulai aktif menghubungi Dispendukcapil untuk permintaan perekaman KTP langsung di desa.
“Desa-desa mengontak kami, khususnya untuk lansia, disabilitas, dan warga marginal yang terlewat dari data bantuan,” terangnya.
Dispendukcapil menerapkan pola jemput bola ke desa yang mengajukan permintaan.
Dalam beberapa pekan terakhir, setiap desa rata-rata mengajukan 7–10 warga untuk direkam.
“Yang paling tahu warganya ya desa. Desa mendata, kami melayani,” tambah Hasan.
Dia menegaskan bahwa Dukcapil sebenarnya sudah dekat dengan masyarakat karena operator kependudukan tersedia di setiap desa.
Namun efektivitasnya kembali bergantung pada pendataan di tingkat desa.
“Kalau desa sudah siap dan kirim data, kami langsung turun,” pungkasnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto