Jawa Pos Radar Ngawi – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Ngawi dipastikan segera bergulir.
Namun, besaran alokasi anggaran khusus untuk Ngawi hingga kini masih menjadi tanda tanya.
Nilainya tidak tercantum secara rinci dalam data lelang proyek yang tayang di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Bonadi menyebutkan, angka yang tertera di LPSE merupakan nilai global untuk beberapa daerah.
“Yang di-LPSE angka anggarannya global,” ujarnya, kemarin (7/1).
Bonadi menjelaskan, proyek SR di Ngawi tergabung dalam paket pembangunan wilayah Jawa Timur II bersama Pacitan, Kabupaten Madiun, dan Nganjuk.
Paket proyek tersebut dimenangkan PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak mencapai Rp 952 miliar.
“Kami kurang tahu porsi anggaran masing-masing daerah,” katanya.
Menurut Bonadi, Sekolah Rakyat merupakan program nasional dengan pendanaan terpusat dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Karena bersifat sentralistik, pemerintah daerah tidak menerima rincian alokasi anggaran per kabupaten.
Peran pemkab sebatas mendukung persiapan nonteknis, seperti sosialisasi kepada masyarakat di Desa Karangtengah, Kecamatan Paron, yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan.
“Dalam waktu dekat alat berat akan didatangkan untuk pekerjaan awal seperti cut and fill serta pemasangan pagar proyek,” jelasnya.
Sekolah Rakyat di Ngawi dirancang sebagai pendidikan terpadu berbasis asrama.
Kompleks ini akan menampung peserta didik jenjang SD, SMP, hingga SMA, masing-masing dua rombongan belajar.
Jika seluruh jenjang terisi penuh, jumlah siswa bisa mencapai sekitar 1.000 orang.
Dari sisi fasilitas, kawasan SR akan dilengkapi gedung pembelajaran, asrama siswa, gedung serbaguna, hingga sarana olahraga.
“Fasilitasnya cukup lengkap karena konsepnya pendidikan terpadu dengan sistem asrama,” tambah Bonadi.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat rampung pada pertengahan tahun ini.
Dengan demikian, penerimaan peserta didik baru diharapkan dapat dimulai pada awal tahun ajaran 2026/2027, meski tetap menyesuaikan progres pekerjaan di lapangan.
“Pelaksanaannya tetap bergantung pada progres pembangunan,” pungkasnya. (sae/cor)
Editor : Hengky Ristanto