Jawa Pos Radar Madiun – Genap satu tahun terakhir, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Ngawi menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan pengawal kepentingan rakyat.
Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, fraksi berlambang banteng ini memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi benar-benar membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat ("wong cilik").
Ketua Fraksi PDIP DPRD Ngawi, Heru Kusnindar, menegaskan bahwa jabatan yang diemban anggotanya di parlemen bukan sekadar kursi kekuasaan, melainkan amanah politik yang wajib dipertanggungjawabkan.
"Suara rakyat itu bukan sekadar aspirasi, tapi amanah yang wajib diperjuangkan. Fraksi PDI Perjuangan mengawalnya di masing-masing komisi," tegas Heru.
Baca Juga: Persinga Ngawi Mengamuk! Hajar Akor FC 4-0, Lolos ke 16 Besar Liga 4 Jatim
Mitra Kritis, Bukan Sekadar Pendukung
Meski Bupati (Ony Anwar Harsono) dan Wakil Bupati (Dwi Rianto Jatmiko) diusung oleh PDIP, Heru menekankan bahwa posisi fraksinya di DPRD tetap objektif.
Mereka memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah daerah.
Tujuannya jelas memastikan visi dan misi kepala daerah tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mendukung kebijakan tanpa evaluasi.
"Teman-teman fraksi di komisi diminta benar-benar membedah setiap program agar anggaran yang disahkan tepat sasaran," bebernya.
Hal ini menjadi krusial mengingat kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, sehingga setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata.
Baca Juga: Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun Sampaikan Hasil Kinerja 2025, Serius Perjuangkan Seluruh Sektor
Komitmen Gotong Royong
Senada, Ketua DPC PDI Perjuangan Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mendorong fraksinya untuk konsisten mengawal program prioritas daerah.
"Sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai elemen, kelompok, dan organisasi masyarakat, serta memperjuangkan berbagai sektor demi terwujudnya kesejahteraan rakyat," ujar politisi yang akrab disapa Mas Antok itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menyebut laporan kinerja ini adalah bentuk transparansi dan tanggung jawab moral kepada publik.
"Mulai dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan hak spiritual agama," pungkas sosok yang akrab disapa Pak King tersebut. (sae/cor)
Editor : Mizan Ahsani