Jawa Pos Radar Ngawi – Pemkab Ngawi tetap memprioritaskan program bedah rumah meski anggaran tahun ini terpangkas cukup besar.
Sebanyak 1.800 unit rumah tidak layak huni (RTLH) ditargetkan diperbaiki melalui berbagai skema pendanaan.
Kepala DPRKP Ngawi Maftuh Affandi menegaskan, perbaikan RTLH masih menjadi program prioritas daerah.
Langkah tersebut ditempuh untuk menekan jumlah rumah tidak layak huni yang masih cukup tinggi di Ngawi.
“Perbaikan RTLH masih prioritas,” ujarnya, Rabu (14/1).
Maftuh menjelaskan, penanganan RTLH tahun ini didukung dari berbagai sumber.
Mulai APBD, dana desa (DD), bantuan pemerintah pusat, hingga kontribusi pihak ketiga seperti corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan Baznas.
Total RTLH di Ngawi yang masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tercatat sekitar 6.000 unit.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 unit ditargetkan tertangani tahun ini.
Sepanjang tahun lalu, penanganan RTLH menyasar 764 penerima manfaat.
Rinciannya, 185 unit melalui APBD, 151 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR, serta 426 unit dari dana desa.
Untuk 2026, target perbaikan mencakup 217 unit bersumber APBD dengan total anggaran Rp 4,3 miliar, 426 unit dari dana desa, serta 1.400 unit melalui program BSPS.
“Kami masih berupaya menggandeng perusahaan-perusahaan untuk program CSR,” imbuh Maftuh.
Namun demikian, ia mengakui masih ada kendala klasik dalam program bedah rumah.
Salah satunya terkait status kepemilikan lahan.
Tidak sedikit RTLH yang berdiri di atas tanah bukan milik sendiri, sehingga memerlukan pendampingan administrasi lebih lanjut sebelum bisa ditangani. (sae/cor)
Editor : Hengky Ristanto