Jawa Pos Radar Ngawi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus mendukung pangan daerah.
Penegasan menyerap bahan pangan lokal itu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Madiun.
Wakil Bupati (Wabup) Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, evaluasi itu menindaklanjuti terbitnya Kepres 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Aturan baru itu memperkuat peran pemerintah daerah mendukung pelaksanaan MBG.
‘’Bersinergi bersama BGN yang salah satu poin pentingnya menyerap potensi pangan lokal,’’ ujar Antok, sapaan akrab Wabup, Rabu (11/2).
Menurut Antok, MBG tidak hanya program pemenuhan gizi, tetapi juga harus memberi efek berganda bagi ekonomi masyarakat.
Ngawi yang dikenal sebagai lumbung pangan dinilai memiliki potensi besar untuk menyuplai kebutuhan MBG. Seperti beras, telur, buah, dan sayuran.
‘’Ini harus menjadi bagian dari rantai pasok MBG sehingga dampak ekonominya bisa dirasakan langsung oleh petani dan pelaku usaha lokal,’’ jelasnya.
Antok menambahkan, BGN meminta keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terintegrasi dengan potensi daerah.
Dengan begitu, bahan baku MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal sekaligus memperkuat kesejahteraan warga.
‘’Tidak hanya penerima manfaat yang merasakan, tetapi juga petani, peternak, dan pelaku UMKM,’’ tutur Wabup.
Rapat juga membahas fasilitasi peran pemerintah daerah.
Termasuk dukungan pembentukan dan penguatan kelembagaan serta pelatihan relawan MBG agar pelaksanaan program semakin efektif.
Di Ngawi telah terbentuk 62 SPPG dari target 83 unit. Sisanya masih dalam proses pembentukan. (sae/cor)
Editor : Hengky Ristanto