Jawa Pos Radar Ngawi – Pencairan dana desa (DD) di Ngawi masih minim. Hingga kemarin (30/3), baru sekitar 20 desa dari total 213 desa yang telah mencairkan anggaran dari pemerintah pusat tersebut.
Kabid Pemerintahan Desa DPMD Ngawi Arif Syaifudin mengatakan, pencairan DD diperkirakan akan meningkat setelah Lebaran.
’’Baru sekitar 20 desa yang sudah mencairkan DD,’’ ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan terjadi karena pemerintah desa lebih memprioritaskan pencairan alokasi dana desa (ADD) dari pemkab.
ADD digunakan untuk membayar penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa yang belum dibayarkan sejak Januari.
’’Kami memaklumi, karena ADD berkaitan dengan gaji atau penghasilan tetap kepala desa hingga perangkat desa,’’ ungkapnya.
Selain itu, pencairan DD juga terdampak regulasi baru dari pemerintah pusat, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 Tahun 2026.
Aturan tersebut mengharuskan pemerintah desa menyesuaikan administrasi, termasuk perubahan APBDes sesuai pagu definitif.
’’Karena ada regulasi baru, desa perlu melakukan penyesuaian,’’ jelasnya.
Penyesuaian telah dilakukan melalui musyawarah desa. Namun, waktu yang terbatas sebelum libur panjang membuat pencairan baru akan dilakukan setelah Lebaran.
Arif memastikan dari sisi sistem, proses pencairan ADD maupun DD sudah siap.
’’Secara sistem sudah ready untuk pencairan semuanya,’’ terangnya.
Sementara itu, realisasi pencairan ADD telah mencapai 100 persen hingga Maret 2026.
Pencairan dilakukan bertahap sejak Januari hingga Maret.
’’Karena pencairan ADD sekarang per bulan, maka bulan April nanti pemerintah desa bisa langsung mengajukan kembali pencairan ADD,’’ ujarnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto