Jawa Pos Radar Ngawi – Belanja pegawai di lingkungan Pemkab Ngawi masih tergolong tinggi.
Persentasenya mencapai sekitar 40 persen dari total APBD.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyebut tingginya belanja dipicu tambahan alokasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
’’Kalau anggaran PPPK paruh waktu tidak dimasukkan, belanja pegawai kita masih di angka 40,37 persen,’’ ujarnya, Sabtu (4/4).
Menurut Ony, angka tersebut masih jauh dari target nasional.
Pemerintah menargetkan belanja pegawai berada di kisaran 30 persen pada 2027.
Sebagai langkah pengendalian, pemkab memutuskan tidak mengusulkan formasi CPNS dalam waktu dekat.
Kebijakan ini juga mengikuti arahan pemerintah pusat.
’’Insyaallah untuk formasi CPNS tidak kita ambil dulu,’’ tegasnya.
Dalam waktu dekat, sejumlah pejabat eselon II akan memasuki masa pensiun.
Sekitar empat pejabat pensiun pada Mei dan delapan lainnya hingga Agustus.
Total ASN yang pensiun tahun ini diperkirakan mencapai 450 orang.
Meski ada pengurangan ASN, dampaknya terhadap belanja pegawai dinilai belum signifikan.
Penurunan diperkirakan hanya sekitar 1–2 persen.
’’Paling turun ke kisaran 38–39 persen. Jadi belum signifikan,’’ jelasnya.
Saat ini jumlah ASN di Ngawi mencapai 9.746 orang.
Pemkab akan fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menekan rasio belanja pegawai.
’’Kalau PAD naik, proporsinya bisa turun,’’ tandasnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto