NGAWI – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025 hampir rampung.
DPRD Ngawi kini menyusun sejumlah catatan rekomendasi sebelum dibawa ke rapat paripurna pekan depan.
Ketua Pansus LKPj DPRD Ngawi Rizki Wahyu Nugroho mengatakan, proses pembahasan dilakukan secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak.
’’Sebelumnya, pembahasan dilakukan secara mendalam dengan melibatkan tenaga ahli, akademisi dari UNS (Universitas Sebelas Maret),’’ ujarnya, Jumat (17/4).
Dalam proses tersebut, pansus juga memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Bagian Tata Pemerintahan Setda Ngawi.
’’Rencana minggu depan akan diparipurnakan," kata Rizki.
Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan LKPj tahun ini.
Di tengah ketidakpastian global, sektor pertanian dinilai sebagai indikator penting kemandirian pangan daerah.
Ia menegaskan, masuknya investasi dan pembangunan industri tidak boleh menggerus lahan pertanian produktif.
"Untungnya, Pak Bupati sudah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sekitar 47 ribu hektare,’’ ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) di sejumlah OPD. Kondisi tersebut dijelaskan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
"Daya serap anggaran sekitar 90 persen lebih, jadi masih bagus," ucapnya.
Secara umum, DPRD menilai capaian kinerja Pemkab Ngawi selama 2025 tergolong sangat baik.
Meski demikian, sejumlah rekomendasi tetap disiapkan, khususnya terkait perlindungan sektor pertanian dan arah investasi.
DPRD juga mendorong agar investasi baru mampu menyerap tenaga kerja lokal.
"Direkomendasikan, warga diberi pelatihan lebih dulu agar bisa terserap kerja," pungkasnya. (sae/cor)
Editor : Hengky Ristanto