Jawa Pos Radar Ngawi – Kalangan DPR RI terus menyerap aspirasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Salah satu persoalan yang mencuat adalah tingginya harga bahan baku yang mulai membebani biaya produksi usaha kecil.
Hal itu disampaikan anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini Mochamad, saat berdialog dengan pelaku UMKM di Kelurahan Ketanggi, Ngawi, kemarin (7/5).
“Salah satunya kenaikan harga plastik yang berdampak pada biaya produksi usaha kecil,” ujarnya.
Menurut Novita, pemerintah perlu memperkuat perlindungan dan insentif bagi UMKM yang kini menghadapi tekanan biaya produksi terus meningkat, sementara kemampuan modal usaha terbatas.
Karena itu, Komisi VII DPR mendorong adanya skema harga khusus bahan baku bagi UMKM agar tidak disamakan dengan industri besar.
“Harga bahan baku untuk UMKM seharusnya dibedakan dengan harga pasar umum. Kemampuan usaha kecil tidak bisa disamakan dengan industri besar,” paparnya.
Dia juga mendorong pemerintah memberikan insentif kepada industri besar yang bersedia membantu UMKM melalui pola kemitraan usaha.
Menurut Novita, hubungan antara industri besar dan UMKM harus saling terhubung mulai dari sektor hulu hingga hilir.
“Yang ingin kami bangun adalah sinkronisasi dari hulu ke hilir. Hulunya UMKM, hilirnya industri besar,” katanya.
Selain persoalan bahan baku, akses permodalan juga menjadi perhatian DPR.
Komisi VII disebut terus mendorong penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih ringan bagi pelaku UMKM.
Novita menyebut bunga KUR yang sebelumnya berada di kisaran enam persen kini mulai turun menjadi sekitar tiga hingga empat persen.
“Industri besar diharapkan juga memberi subsidi supaya bunga KUR UMKM lebih ringan lagi,” pungkasnya. (sae/cor)
Editor : Hengky Ristanto