Jawa Pos Radar Ngawi - Petani dihadapkan pada persoalan baru di tengah mahal dan terbatasnya pupuk subsidi.
Peredaran pupuk palsu dengan kemasan menyerupai produk resmi mulai marak beredar di pasaran.
Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono menyebut kondisi tersebut dipicu tingginya harga pupuk nonsubsidi yang membuat petani tergoda membeli pupuk murah tanpa mengetahui kualitas sebenarnya.
“‘Karena pupuk nonsubsidi mahal, muncul industri ngawur yang menjual pupuk dengan kemasan mirip produk resmi. Padahal isinya belum tentu benar, itu yang berbahaya,’’ ujarnya saat sosialisasi pencegahan pupuk palsu di Ngawi, kemarin (11/5).
Kanang, sapaan akrabnya, menilai Ngawi menjadi salah satu daerah rawan persoalan pupuk karena kebutuhan pasar yang besar.
Karena itu, pengawasan distribusi pupuk diminta diperketat dengan melibatkan petani dan instansi terkait.
Dia juga mengungkap adanya dugaan pupuk subsidi dari sejumlah daerah masuk ke Ngawi lalu dijual dengan harga nonsubsidi.
“‘Artinya di daerah asal stoknya berlebih lalu dilempar ke Ngawi. Tapi dijual dengan harga nonsubsidi. Ini jelas pelanggaran,’’ tegasnya.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, persoalan pupuk bukan sekadar distribusi ilegal.
Kuota pupuk subsidi di Ngawi disebut masih belum sesuai kebutuhan riil petani di lapangan.
Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga tinggi atau mencari alternatif lain yang justru rawan pupuk palsu.
Karena itu, pemerintah diminta mengevaluasi sistem penentuan kuota pupuk subsidi agar distribusi lebih proporsional dan tepat sasaran.
“‘Kalau kuotanya sesuai kebutuhan, petani akan lebih tenang dan tetap semangat bertani,’’ pungkasnya. (sae/cor)
Editor : Hengky Ristanto