Jawa Pos Radar Ngawi – Kenaikan harga pupuk non-subsidi mulai membebani biaya produksi pertanian.
Kondisi tersebut kini didorong menjadi momentum peralihan menuju pertanian ramah lingkungan berkelanjutan (PRLB) berbasis pupuk organik.
Pemkab Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terus memperluas penerapan sistem pertanian ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.
“Kalau terkait produksi, antara yang menerapkan PRLB dengan yang tidak itu sebenarnya imbang,” kata Kabid Tanaman Pangan DKPP Ngawi Hasan Zunairi kemarin (13/5).
Saat ini luas lahan pertanian yang menerapkan PRLB di Ngawi mencapai 27.397 hektare.
Menurut Hasan, selain mampu menekan biaya produksi, metode tersebut juga dinilai dapat memperbaiki kualitas tanah dalam jangka panjang.
Hasil uji laboratorium yang dilakukan bersama Universitas Sebelas Maret menunjukkan lahan yang menerapkan PRLB mengalami peningkatan kandungan karbon organik serta kemampuan serap tanah yang lebih baik.
“Secara struktur, tanah yang memakai PRLB itu C organiknya naik. Tingkat kesuburan dan absorpsi tanahnya juga membaik,” terangnya.
Hasan menjelaskan, lonjakan harga pupuk non-subsidi dipengaruhi situasi ekonomi global dan konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan bahan baku pupuk dunia.
Fosfat sebagai bahan utama pupuk banyak berasal dari kawasan Timur Tengah sehingga gejolak global ikut memengaruhi harga di dalam negeri.
“Harga pupuk non-subsidi bisa naik lebih dari 50 persen,” ucapnya.
Menurut dia, kenaikan harga paling signifikan terjadi pada pupuk jenis fosfor (P) dan kalium (K). Sementara pupuk urea juga ikut terdampak.
“Secara kalkulasi biaya produksi pertanian memang meningkat, terutama di sarana produksi pupuk,” jelasnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto