Jawa Pos Radar Ngawi – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut yang diraih Pemkab Ngawi mendapat apresiasi dari DPRD setempat.
Namun, legislatif mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menegaskan, opini WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Meski demikian, predikat tersebut sejatinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap pemerintah daerah.
“WTP adalah sesuatu yang layak diapresiasi. Tetapi tata kelola keuangan yang baik memang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah,” ujarnya, kemarin (1/6).
Politisi yang akrab disapa King itu juga memberikan apresiasi kepada tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dinilai menjalankan tugas audit secara independen dan profesional terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut dia, opini WTP tidak serta-merta menandakan seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah sudah sempurna.
Masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.
Karena itu, hasil pemeriksaan BPK harus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi guna memperkuat integritas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Tujuannya agar pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas tinggi dapat terwujud di Ngawi,” tegasnya.
King menambahkan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap tindak lanjut seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.
Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan yang menjadi catatan auditor tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang.
“Kami akan ikut mengawal dan mengawasi secara ketat tindak lanjut seluruh rekomendasi yang diberikan BPK,” pungkasnya. (sae/her)
Editor : Hengky Ristanto