Jawa Pos Radar Ngawi – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027 di Kabupaten Ngawi, Jumat (5/6).
Dalam safari monitoring tersebut, Khofifah mengunjungi SMAN 2 Ngawi dan SMKN 1 Ngawi untuk memastikan seluruh tahapan verifikasi data calon siswa berjalan sesuai aturan, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
“Saya ingin memastikan bahwa proses untuk verifikasi data bagi calon siswa di SMAN maupun SMKN semua bisa berjalan dengan baik,” kata Khofifah.
Menurut dia, pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB menjadi penting untuk menutup celah praktik gratifikasi maupun titipan yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam penerimaan siswa baru.
Khofifah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan praktik penyimpangan dalam proses penerimaan peserta didik.
Karena itu, sistem penerimaan tidak hanya mengandalkan proses digital, tetapi juga dibarengi verifikasi faktual terhadap dokumen yang diajukan calon siswa.
“Kenapa ada verifikasi langsung di sekolah? Karena nilai yang sebelumnya telah di-input secara online oleh masing-masing unit sekolah asal ke panitia pusat SPMB, harus dicocokkan kembali dengan data hardcopy atau dokumen fisiknya. Kami ingin memastikan data digital itu presisi dan sesuai dengan asli,” tegas gubernur.
Khofifah juga menjelaskan formulasi penilaian yang digunakan dalam SPMB 2026.
Menurut dia, keterbukaan informasi mengenai komponen penilaian penting agar tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dalam sistem yang diterapkan, nilai Tes Kompetensi Akademik (TKA) memiliki bobot 40 persen, sedangkan nilai rapor menyumbang 60 persen dari total penilaian.
“Saya rasa semua pelaksanaan hari ini sudah sangat transparan, mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja,” ujarnya.
Selain aspek transparansi, manajemen antrean peserta juga menjadi perhatian dalam monitoring tersebut.
Pemprov Jatim memastikan proses pelayanan berjalan tertib dan tetap mengedepankan kenyamanan calon siswa maupun orang tua.
Khofifah menilai digitalisasi sistem telah membantu mengurangi potensi penumpukan massa di sekolah selama proses verifikasi berlangsung.
“Ketika verifikasi, tempat sudah diatur, jam dan tanggal diperoleh secara online,” pungkasnya. (sae/cor)
Editor : Hengky Ristanto