Jawa Pos Radar Ngawi - Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027 di Ngawi kini berada dalam pengawasan ketat DPRD.
Komisi II bahkan menyiapkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah untuk memastikan pelaksanaan penerimaan siswa baru berjalan transparan dan sesuai regulasi.
Langkah pengawasan diawali dengan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Ngawi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi di ruang rapat komisi II, kemarin (8/6).
Ketua Komisi II DPRD Ngawi Amin Sunarto mengatakan, pengawasan dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol legislatif untuk memastikan hak pendidikan masyarakat terpenuhi tanpa pelanggaran prosedur.
“Sejauh ini proses SPMB sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD tidak ingin hanya menerima laporan di atas meja.
Komisi II berencana turun langsung ke lapangan guna memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara real time.
Sejumlah sekolah menengah pertama negeri yang menjadi tujuan favorit masyarakat masuk daftar pemantauan.
Di antaranya SMPN 1 Ngawi, SMPN 2 Ngawi, dan beberapa sekolah lainnya.
“Kami akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) sewaktu-waktu ke sekolah-sekolah, seperti SMPN 1 Ngawi, SMPN 2 Ngawi, dan beberapa SMP lainnya di Ngawi untuk mengecek langsung proses penerimaan di sana,” kata Amin.
Selain melakukan pengawasan langsung, Komisi II juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kendala atau dugaan pelanggaran selama proses SPMB berlangsung.
DPRD memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dan dikawal hingga mendapatkan penyelesaian.
“Masyarakat bisa datang dan menyampaikan langsung ke anggota Komisi II. Kami siap menerima dan mengawal laporan tersebut,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti persoalan menurunnya minat masyarakat terhadap sekolah dasar negeri yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Amin, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing sekolah negeri, baik dari sisi sarana prasarana maupun kualitas tenaga pendidik.
“Ini catatan serius yang harus segera diperbaiki oleh dinas terkait, mulai dari pembenahan sarana prasarana hingga peningkatan kualitas tenaga pendidiknya,” ungkapnya.
Meski memberikan catatan terhadap jenjang SD, DPRD menilai kualitas SMP negeri di Ngawi masih mampu bersaing dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
“Kalau untuk tingkat SMP kita tidak kalah, kualitasnya sejauh ini sudah bagus,” pungkasnya. (sae/cor)
Editor : Hengky Ristanto