Jawa Pos Radar Ngawi – Ketimpangan minat calon siswa pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali terungkap.
Saat SMP negeri unggulan di pusat kota dibanjiri pendaftar, sekolah lain masih kesulitan memenuhi kuota.
Temuan itu didapat Komisi II DPRD Ngawi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga SMP negeri, yakni SMPN 1 Ngawi, SMPN 2 Ngawi, dan SMPN 5 Ngawi, Senin (9/6).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat antara DPRD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi beberapa hari sebelumnya.
“Kami telah menyisir tiga lembaga pendidikan unggulan di wilayah perkotaan, yakni SMPN 1 Ngawi, SMPN 2 Ngawi, dan SMPN 5 Ngawi,” ujar Ketua Komisi II DPRD Ngawi Amin Sunarto, kemarin (9/6).
Dari hasil pemantauan, dewan menemukan disparitas jumlah pendaftar yang cukup mencolok.
SMPN 1 Ngawi dan SMPN 2 Ngawi tercatat sudah memenuhi kuota jalur prestasi.
Bahkan, sejumlah pendaftar terpaksa tersingkir karena persaingan yang sangat ketat.
Sebaliknya, kondisi berbeda terjadi di SMPN 5 Ngawi yang kuota pendaftarnya masih relatif longgar.
“Sementara di SMPN 5 kondisi kuotanya masih terpantau longgar,” ungkap Amin.
Politikus Golkar itu menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan di Ngawi.
Sebab, pemerataan kualitas pendidikan belum sepenuhnya tercapai sehingga konsentrasi pendaftar masih terpusat di sekolah-sekolah tertentu.
Menurut dia, banyak calon siswa akhirnya gagal diterima karena memaksakan diri mendaftar ke sekolah yang dianggap favorit.
“Harapan kami tentu pendidikan tidak terpusat, kami memotivasi SMP lain untuk maju mengejar ketertinggalan,” katanya.
Selain menyoroti ketimpangan pendaftar, Komisi II juga menindaklanjuti keluhan wali murid terkait sertifikat prestasi yang tidak diakomodasi dalam proses seleksi jalur prestasi.
Setelah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan Dikbud, dewan menemukan sebagian besar sertifikat yang dipersoalkan memang tidak memenuhi syarat administrasi.
“Banyak keluhan soal prestasi yang tidak diakomodasi. Setelah kami cek, ternyata piagamnya tidak resmi atau tidak legal,” tegas Amin. (sae/cor)
Editor : Hengky Ristanto