Jawa Pos Radar Ngawi – Minimnya jumlah pendaftar Sekolah Rakyat (SR) jenjang sekolah dasar di Kabupaten Ngawi mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Hingga pertengahan Juni, jumlah calon murid yang mendaftar baru mencapai tiga anak, jauh dari kuota yang disediakan pemerintah sebanyak 90 siswa.
Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Berdasarkan data yang diterimanya dari Dinas Sosial (Dinsos) Ngawi, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak usia SD ke SR masih sangat rendah.
“Data dari dinsos, baru tiga pendaftar dari 90 kuota yang tersedia,” ujarnya Selasa (16/6).
King, sapaan akrab Yuwono, menilai terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya jumlah pendaftar.
Selain persoalan psikologis orang tua, lokasi Sekolah Rakyat yang berada di kawasan perkebunan dan relatif jauh dari permukiman penduduk turut menjadi pertimbangan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian orang tua merasa kurang nyaman melepas anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan di lokasi yang jauh dari lingkungan tempat tinggal.
“Lokasi sekolahnya berada di tengah perkebunan yang jauh dari pemukiman. Secara psikologis, kondisi itu sudah memberikan dampak yang kurang bagus terhadap penerimaan murid baru,” katanya.
Selain faktor lokasi, kewajiban tinggal di asrama juga dinilai menjadi kendala utama.
Bagi anak usia SD yang masih sangat bergantung pada pendampingan keluarga, sistem boarding school dianggap cukup berat untuk dijalani.
Karena itu, King mendorong pemerintah pusat maupun pengelola program memberikan ruang kebijakan yang lebih fleksibel apabila kuota peserta didik tidak terpenuhi.
“Harapan saya ada satu regulasi atau kebijakan yang bisa memungkinkan anak-anak itu tidak harus tinggal di asrama,” terangnya.
Politikus yang juga Ketua KORMI Ngawi tersebut mengingatkan agar investasi besar yang telah digelontorkan pemerintah untuk pembangunan Sekolah Rakyat tidak berakhir sia-sia akibat rendahnya minat masyarakat.
Menurut dia, keberadaan fasilitas pendidikan yang dibangun dengan anggaran ratusan miliar rupiah harus diimbangi dengan strategi menarik minat calon peserta didik, termasuk menghadirkan tenaga pendidik berkualitas sebagai daya tarik utama.
“Ketika fasilitas infrastruktur sudah terpenuhi, jangan sampai bangunan itu mangkrak. Anggaran membangunnya sampai Rp 200 miliar lebih,” pungkasnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto