Jawa Pos Radar Ngawi – Ancaman kekeringan ekstrem mulai diantisipasi serius oleh Pemkab Ngawi.
Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sedikitnya 3.735 jiwa dari 941 kepala keluarga (KK) di 11 desa berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau tahun ini.
Untuk mencegah dampak yang lebih luas, pemerintah daerah menyiapkan langkah penanganan mulai dari kesiapsiagaan darurat hingga pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan.
Kasi Kedaruratan BPBD Ngawi Partoyo mengatakan, wilayah yang selama ini paling rentan terdampak kekeringan berada di lima kecamatan.
Yakni Kecamatan Ngawi, Pitu, Sine, Bringin, dan Kasreman.
Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kebutuhan bantuan air bersih di wilayah terdampak mencapai 82 tangki atau setara 527 ribu liter air.
"Saat ini kami telah menyiagakan sejumlah logistik kedaruratan guna merespons laporan kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat selama musim kemarau," jelasnya, Minggu (21/6).
Selain langkah kedaruratan, upaya jangka panjang juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah daerah yang setiap tahun mengalami kekeringan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Ngawi telah menjadwalkan pembangunan SPAM baru di dua desa yang masuk kategori paling rawan kekeringan, yakni Desa Cantel, Kecamatan Pitu, dan Desa Gunungsari, Kecamatan Kasreman.
Kabid Permukiman DPRKP Ngawi Pipit Dwi Herlina menjelaskan, kedua wilayah tersebut dipilih karena selama bertahun-tahun menjadi daerah yang paling sering mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih saat musim kemarau.
"Kedua wilayah tersebut memang menjadi langganan kekeringan ekstrem setiap tahun," ungkap Pipit.
Pembangunan dua SPAM tersebut menelan anggaran sekitar Rp 1,1 miliar.
Dana itu digunakan untuk membiayai berbagai pekerjaan fisik, mulai pengeboran sumur dalam, pembangunan reservoir atau bak penampung berkapasitas besar, hingga perluasan jaringan distribusi air ke permukiman warga.
DPRKP menargetkan pekerjaan konstruksi dapat dimulai pada September hingga Oktober mendatang agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat sebelum musim kemarau berikutnya.
"Pengerjaan fisik di lapangan akan dilaksanakan September sampai Oktober mendatang," ujarnya.
Selain pembangunan baru, DPRKP juga terus melakukan survei dan evaluasi terhadap SPAM yang sudah beroperasi di sejumlah wilayah.
Hasil pengecekan menunjukkan debit air yang tersedia masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani.
Meski demikian, masih terdapat sekitar 12 persen wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Ngawi yang belum terjangkau layanan SPAM.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembangunan secara bertahap agar seluruh daerah rawan kekeringan dapat memperoleh akses air bersih yang memadai.
"Secara bertahap kami akan membangun di daerah yang masih belum terlayani," pungkasnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto