Jawa Pos Radar Madiun – Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 2026 menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Ngawi.
Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi Yulianto Kusprasetyo mengatakan, kolaborasi yang solid antara APIP dan APH menjadi fondasi penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus bebas dari praktik korupsi.
"Sinergi yang telah terjalin baik antara APIP dengan APH selama ini menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih," ujarnya, Rabu (22/7).
Menurut Yulianto, kerja sama tersebut dijalankan melalui pelaksanaan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI, dan Polri terkait koordinasi dalam penanganan laporan maupun pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui mekanisme tersebut, setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara proporsional sesuai kewenangannya, baik yang masuk ranah administrasi maupun yang memenuhi unsur pidana.
"Ada kepastian hukum dan kejelasan prosedur. Setiap aduan ditindaklanjuti secara proporsional, mana ranah administratif dan mana yang harus diproses hukum," jelasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Inspektorat dan Kejaksaan tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
Ke depan, Inspektorat Kabupaten Ngawi berkomitmen terus memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pemantauan bersama Kejaksaan demi mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
"Selamat Hari Bhakti Adhyaksa 2026. Bersama APIP dan APH, mari wujudkan Ngawi yang semakin maju, akuntabel, dan bebas dari korupsi," pungkas Yulianto. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto