Jawa Pos Radar Madiun – Krisis air bersih mulai meluas di Kabupaten Ngawi seiring musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
Sedikitnya 204 kepala keluarga (KK) di enam dusun terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di Dusun Gandu, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, warga harus menempuh perjalanan beberapa kilometer melewati kawasan hutan dan perbukitan demi memperoleh air.
Sumur-sumur warga dilaporkan mulai mengering sejak sekitar tiga bulan terakhir.
Sutini, salah seorang warga, mengatakan perjuangan mendapatkan air tidak berhenti setelah menemukan sumber air.
Kondisi air yang keruh membuat pengambilan harus dilakukan sedikit demi sedikit.
"Ambil airnya susah, harus sedikit-sedikit karena kotor," ungkapnya, Selasa (4/8).
Kondisi serupa juga dialami warga Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin.
Empat sumur di wilayah tersebut dilaporkan telah mengering.
Warga bahkan harus menempuh perjalanan sekitar empat kilometer menggunakan sepeda motor menuju kawasan hutan untuk mengambil air bersih.
"Sehari, bisa dua kali bolak-balik ke hutan demi air bersih," kata Suparni, warga setempat.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Ngawi Prila Yuda Putra mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan awal, terdapat 204 KK yang terdampak krisis air bersih.
Mereka tersebar di enam dusun, yakni Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin: 54 KK. Dusun Kaligede, Desa Ngancar, Kecamatan Pitu: 57 KK
Kemudian, Dusun Ngrowo, Desa Cantel, Kecamatan Pitu: 30 KK. Dusun Sumberan, Desa Kiyonten, Kecamatan Kasreman: 26 KK.
Lalu, Dusun Tambakselo, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngawi: 17 KK dan Dusun Gandu, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi: 20 KK
"Itu berdasarkan pemetaan awal," kata Prila.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD bersama sejumlah pihak terus menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki berkapasitas 5.000 liter.
"Sejauh ini kami sudah enam kali dropping air bersih ke dusun-dusun terdampak," ujarnya.
BPBD juga menggandeng PMI, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, serta berbagai komunitas untuk memperkuat penanganan dampak kekeringan.
Selain itu, koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Ngawi dilakukan untuk memetakan potensi sumber air tanah sebagai solusi jangka panjang.
"Koordinasi dengan DPRKP Ngawi terkait potensi debit air tanah juga dilakukan sebagai langkah penanganan jangka panjang," pungkasnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto