Jawa Pos Radar Madiun – Peta kepemimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ngawi mulai berubah setelah sejumlah pejabat memasuki masa pensiun.
Salah satunya posisi Inspektur Inspektorat Ngawi yang kini dijabat pelaksana tugas (Plt) setelah Yulianto Kusprasetyo resmi pensiun pada Sabtu (1/8).
Untuk sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ngawi Noor Hasan Muntaha ditunjuk sebagai Plt Inspektur.
Namun, posisi tersebut diperkirakan tidak akan lama berstatus sementara.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyebut pengisian jabatan Inspektur sebenarnya sudah hampir rampung dan tinggal menunggu proses rekomendasi dari pemerintah pusat.
“Untuk inspektorat sebenarnya sudah klir, tinggal menunggu proses rekomendasi untuk dispendukcapil dari Kemendagri,” kata Ony usai pelantikan PNS di Pendapa Wedya Graha, kemarin (5/8).
Perubahan komposisi pejabat juga berdampak pada sejumlah OPD lain.
Posisi Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ngawi yang sebelumnya diisi Yulianto kini dipercayakan kepada Mahmud Rosadi.
Mahmud yang saat ini menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Ngawi mendapat mandat tambahan untuk menjalankan tugas sebagai Plt Kepala BKPSDM.
Saat ini terdapat lima OPD dan jabatan eselon yang masih dipimpin pejabat sementara.
Di antaranya Inspektorat, Badan Keuangan (Bakeu) Ngawi, BKPSDM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip), serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten I Sekretariat Daerah (Setda).
Terkait rencana mutasi, rotasi, maupun promosi untuk mengisi jabatan definitif, Pemkab Ngawi masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
Menurut Ony, proses pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Terkait hal itu, pemkab masih menunggu Kemendagri,” ungkap bupati.
Di tengah proses penataan birokrasi tersebut, Pemkab Ngawi juga melantik 228 calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi PNS di Pendapa Wedya Graha, kemarin (5/8).
Dalam kesempatan itu, Ony mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) agar menempatkan pelayanan publik sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, menjadi PNS bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
"Jika orientasinya pelayanan, kesejahteraan ekonomi bukan satu-satunya acuan utama, melainkan bagaimana spektrum kemanfaatan dari kerja bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," pungkasnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto