Jawa Pos Radar Madiun – Pengguna kendaraan pelat AE Ngawi yang telah mengikuti program parkir berlangganan tidak perlu lagi membayar retribusi saat parkir di lokasi tepi jalan umum yang masuk program tersebut.
Untuk memperjelas layanan itu, Dishub Ngawi bakal memasang papan imbauan parkir gratis sekaligus membenahi juru parkir (jukir).
Saat ini, Pemkab Ngawi tengah memperbarui perjanjian kerja sama (PKS) parkir berlangganan Ngawi dengan melibatkan Bapenda Jatim dan kepolisian.
Kepala Dishub Ngawi Agus Sutopo mengatakan, pembaruan diperlukan karena masa berlaku PKS lama berakhir tahun ini.
Selain itu, terdapat perubahan regulasi terkait penyesuaian bagi hasil dengan Bapenda Jatim.
’’Kami sedang memohon persetujuan para pihak dan mudah-mudahan dalam waktu dekat PKS bisa ditandatangani sehingga dapat segera diterapkan,’’ ujar Agus, Sabtu (19/9).
Sembari menunggu PKS baru diteken, Dishub tetap menggenjot retribusi parkir Ngawi melalui skema reguler. Target retribusi parkir tahun ini dipatok Rp 4,5 miliar.
Hingga September, realisasi penerimaan dari parkir reguler tercatat sekitar Rp 300 juta.
’’Terlepas dari proses PKS, parkir reguler tetap kami optimalkan. Alhamdulillah, hingga September ini realisasi dari parkir reguler sudah mencapai kurang lebih Rp 300 juta,’’ terangnya.
Tak hanya urusan pendapatan, pembenahan pelayanan juga disiapkan.
Dishub akan memetakan ulang kantong parkir serta melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pemantauan terhadap juru parkir Ngawi.
Jukir juga bakal dilengkapi atribut resmi agar lebih mudah dikenali masyarakat.
Bahkan, pada 2027 mendatang, Dishub merencanakan pemberian honor atau upah resmi kepada jukir.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus profesionalitas mereka saat bertugas.
’’Ke depan nanti kami lakukan pembinaan, sosialisasi, dan pemantauan agar jukir bekerja sesuai SOP,’’ ujarnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto