SAYA bersama Ibu Wakil Wali Kota bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang good and clean government. Karenanya, ini tertuang dalam visi kami berdua. Mewujudkan pemerintahan yang bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera. Ini tentu bukan sekadar kalimat yang dibaca lantas selesai. Ini merupakan harapan untuk diwujudkan. Kami bertekad mewujudkan itu.
Jalannya pemerintahan di Kota Madiun sejatinya sudah baik. Sudah good and clean. Dari pelaporan keuangan, kita selalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK. Pun, dua tahun terakhir pelaporan kita tercepat di Jawa Timur. Kita pernah tercepat kelima secara nasional lantas menjadi yang ketiga di tahun berikutnya. Kami terus berbenah di semua lini. Tidak ada yang namanya pungli. Kalaupun ada pembayaran, itu mengacu perda. Di luar itu, saya pastikan tidak ada. Kalau ada, saya membuka pintu pelaporan lebar-lebar. Silakan laporkan ke saya. Akan saya tindak tegas.
Pemerintah Kota Madiun memang merekrut sejumlah tenaga untuk bekerja di pemerintahan. Itu dilakukan karena kita memang butuh. Bayangkan, ada ribuan PNS yang sudah pensiun. Sementara yang masuk hanya ratusan dari rekrutmen CPNS. Pun, itu baru ada di tiga tahun terakhir. Rekrutmen CPNS kali terakhir pada 2011. Setelahnya tidak ada lagi dan baru ada pada 2019. Padahal, yang pensiun setiap tahun pasti ada. Entah karena memasuki masa pensiun atau meninggal dunia. Tak heran, jumlah SDM kita timpang jika dibanding beban kerja. Ini bukan hanya di kota kita. Saya optimistis terjadi di pemerintah lain juga.
Karenanya, kita lakukan rekrutmen pegawai pemerintah non-PNS. Baik itu tenaga kontrak, upahan, maupun tenaga ahli. Saya pastikan tidak ada sepeser rupiah pun yang mengalir dari rekrutmen-rekrutmen itu. Tidak ada bayar-membayar untuk bekerja di Pemkot Madiun. Semua free. Rekrutmen-rekrutmen itu sebagian kita ambil dari mereka yang yatim, piatu, dan yatim piatu. Setidaknya, ada 51 anak yang sudah kita rekrut. Mereka tersebar di berbagai OPD hingga kelurahan. Sengaja kita utamakan dari anak-anak kurang beruntung itu. Biar mandiri. Biar tidak bergantung. Sekaligus menjadi inspirasi bagi yang lain.
Memang ada juga yang bukan dari anak yatim piatu. Tetapi saya tegaskan tidak ada bayar-membayar. Saya tidak ingin mencetak pencuri-pencuri baru. Jika masuk kerja saja sudah mengeluarkan uang, tidak menutup kemungkinan akan mencari cara mengembalikannya. Sedangkan, gaji yang didapat hanya sesuai UMR. Cara tercepat dengan mencuri. Ini berbahaya. Apalagi, kemudian menular ke yang lainnya. Karenanya, kami bertekad memberantas itu. Saya ingin masyarakat turut mengawasi. Kalau ada yang menemukan praktik itu, laporkan. Laporkan ke saya. Saya beri hadiah. Kalau yang melaporkan warga, saya beri hadiah sepeda motor. Kalau yang melaporkan karyawan Pemkot Madiun, saya beri hadiah satu tahun gaji. Tenaga kontrak dan upahan itu bergaji UMR. Kalau UMR kita Rp 1,9 juta, berarti sekitar Rp 22 juta satu tahun.
Sering ini saya sampaikan kepada masyarakat. Mereka secara tidak langsung menjadi mata-telinga saya. Semakin banyak yang mengawasi, semakin baik. Mereka yang terbukti melanggar, siap-siap tanggung akibatnya. Kota ini sedang berbenah. Saya tidak ingin tercoreng karena ada oknum yang jahil. Membangun kota ini tidak mudah. Bukan hanya soal fisik. Melainkan juga SDM. Mindset yang baik ini sedang dan terus kita bangun. Kita mulai dari lingkup pemerintahan. ASN harus baik. Harus sesuai aturan yang berlaku. Sering saya katakan, komandan ASN adalah aturan. Segala sesuatunya harus berdasar aturan.
Saya juga manusia biasa. Mungkin saja saya salah dalam mengambil tindakan. Karenanya, jangan segan mengingatkan. Saya selalu terbuka dengan saran, masukan, bahkan kritikan. Ini demi kebaikan ke depan. Demi kebaikan kota kita tercinta. Demi Kota Madiun yang bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera. (*)
*Penulis adalah Wali Kota Madiun Maidi
Editor : Hengky Ristanto