Oleh: Arimbo Nur Pramono*
KRISIS ekonomi dan keuangan yang melanda negara maju maupun berkembang tanpa kecuali telah mendorong pencarian lebih dalam terhadap konsep dan sistem ekonomi yang lebih relevan dan kuat.
Selain itu, pembangunan ekonomi hingga saat ini belum menunjukkan dampak berarti dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial, sehingga hal ini memicu penerapan pendekatan strategis dalam ekonomi dan pembangunan yang lebih mementingkan kesejahteraan yang merata.
Sudah pasti, gagasan pembangunan ekonomi inklusif telah menjadi perbincangan hangat, dengan sejumlah penelitian dan diskusi dalam jurnal ilmiah serta forum ekonomi internasional, khususnya di Indonesia.
Berbagai strategi untuk inklusi keuangan telah diulas dan disarankan sebagai upaya positif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang beruntung serta mendukung usaha mikro yang berskala kecil.
Secara umum, pandangan yang lebih inklusif terhadap pembangunan ekonomi berfokus pada manfaat yang lebih luas daripada sekadar peningkatan pendapatan atau memperbanyak produk dan layanan dalam suatu ekonomi.
Ini mencakup elemen sosial, termasuk kualitas hidup, perlindungan sosial, kesehatan, dan lingkungan, yang merupakan hak asasi semua individu tanpa memandang posisi sosial mereka.
Umumnya, tujuan dari inklusif ekonomi dan pertumbuhan yang inklusif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sebanyak mungkin orang dan mendukung strategi pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Ini mengacu pada pembangunan berkualitas, mencakup taraf hidup, perlindungan sosial, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan indikator serupa.
Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menilai dan merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan yang berkelanjutan.
Kebijakan inklusif merupakan kebijakan yang dirancang untuk menjamin bahwa setiap individu, tanpa memikirkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki akses setara terhadap sumber daya dan peluang.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan membangun keadilan sosial.
Dalam kerangka pembangunan ekonomi, kebijakan yang inklusif dapat berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menciptakan suasana yang lebih adil dan berkelanjutan.
Salah satu problem utama dalam ekonomi pembangunan adalah ketimpangan pendapatan.
Di Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil positif, distribusi kekayaan masih sangat tidak seimbang.
Data menunjukkan bahwa 1% dari populasi terkaya menguasai lebih dari 40% dari kekayaan nasional.
Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghalangi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong redistribusi kekayaan, seperti pajak progresif dalam program bantuan sosial, harus menjadi prioritas.
Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang merata juga sangat krusial. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil dan marginal.
Dengan cara ini, seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi.
Dampak dari perubahan iklim yang terjadi pada sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam, seperti pertanian dan perikanan, sangat rentan terhadap perubahan iklim ini.
Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam rencana pembangunan ekonomi serta berinvestasi dalam teknologi yang ramah lingkungan dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas.
Peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga dapat ditemukan lewat pengembangan sektor ekonomi kreatif.
Sektor ini memiliki potensi besar untuk menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama bagi generasi muda.
Selain itu, dukungan terhadap inovasi dan kewirausahaan dalam sektor ini perlu ditingkatkan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pemasaran.
Untuk mencapai semua ini, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting karena kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif tidak dapat terbentuk tanpa melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
Diskusi yang konstruktif dan melibatkan partisipasi semua pihak akan memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi komunitas.
Memperoleh kesejahteraan melalui kebijakan yang inklusif adalah langkah penting untuk mencapai pembangunan yang adil.
Dengan memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dukungan ekonomi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Kebijakan yang inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak untuk mencapai cita-cita bersama; dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
Untuk merealisasikan kesejahteraan melalui kebijakan yang inklusif, ada beberapa langkah penting yang perlu diambil.
Memperkuat kebijakan redistribusi kekayaan melalui penerapan pajak progresif dengan tarif yang lebih tinggi bagi individu dan perusahaan berpenghasilan tinggi.
Pendapatan dari pajak ini nantinya dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah, seperti bantuan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), yang juga harus diperkuat dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan pelatihan manajemen, serta menciptakan platform digital untuk mempromosikan produk lokal.
Selain itu, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi prioritas, terutama di daerah terpencil, serta pengembangan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja sangat penting.
Kerjasama dengan sektor swasta dalam menciptakan program magang dan pelatihan kerja akan membantu para lulusan mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang diperlukan. (*/naz)
*Penulis Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang 2024/2025
Editor : Mizan Ahsani