Oleh: Muhammad Krishna Syarif Farhan*
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 5,03%. Angka ini menunjukkan stabilitas yang sudah cukup baik di tengah ketidakpastian global dan tekanan eksternal.
Dikutip dari BPS (2025) pertumbuhan ini sebagian besar disumbang oleh konsumsi rumah tangga, yang sudah memberikan kontribusi sebesar 54,05% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Namun, jika kita meneliti lebih dalam, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.
Meskipun angka pertumbuhan terlihat positif, kenyataanya masih juga terdapat kesenjangan yang cukup terlihat antara kelompok kaya dan miskin.
Dilansir dari Tech In Asia Indonesia (2024), Rasio Gini Indonesia meningkat menjadi 0,381 pada tahun 2024, mencerminkan ketimpangan pendapatan yang masih tergolong tinggi.
Ketimpangan ini tidak hanya menjadi hambatan sosial, tetapi juga dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Salah satu kelompok yang terkena dampak yang cukup signifikan yaitu kelas menengah.
Berdasarkan pada laporan Reuters (2024), proporsi kelas menengah Indonesia menurun dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024.
Penurunan tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti pemutusan hubungan kerja, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta meningkatnya biaya hidup yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi rumah tangga.
Padahal, kelas menengah selama ini menjadi penggerak utama konsumsi domestik. Mereka berperan penting dalam mendorong pertumbuhan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, transportasi, hingga industri kreatif.
Dengan daya beli yang terus tertekan, dilansir pada Jenius Market Update (2024), konsumsi rumah tangga hanya tumbuh sebesar 4,94% pada 2024 yang mana lebih rendah jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Hal ini tentu menjadi peringatan bahwa pertumbuhan yang tidak terhitung dapat mengikis daya beli dan stabilitas nasional.
Tekanan terhadap ekonomi nasional tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga dari dinamika global seperti perubahan harga energi dan sumber daya alam, adanya perang dagang, perubahan iklim dan bencana alam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa potensi kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat bisa memotong pertumbuhan ekonomi di Indoneisa hingga sampai 0,5 poin persentase pada tahun 2025 yang telah disebutkan di Reuters (2025).
Ketegangan geopolitik, kondisi harga komoditas, dan ketidakpastian pasar global membuat ekonomi dalam negara berkembang seperti Indonesia menjadi semakin rentan.
Kondisi ini semakin memperlebar jurang ketimpangan, terutama karena kelompok yang rentan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah biasanya menjadi pihak yang paling terdampak oleh krisis ekonomi.
Ketika harga kebutuhan pokok meningkat dan lapangan kerja semakin sempit, mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau pelatihan kerja menjadi semakin sulit untuk bertahan.
Untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak nyata bagi seluruh masyakat Indonesia, pemerintah juga perlu mengimplementasikan strategi pembangunan yang lebih menyeluruh.
Beberapa langkah efektif yang bisa dilakukan pemerintah antara lain:
(1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan harus lebih diperluas dan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang. Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk merancang sistem yang sesuai dan memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan sumber daya manusia.
(2) Infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendorong perekonomian daerah, dan pembangunan infrastruktur tidak seharusnya hanya terfokus di Pulau Jawa. Wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur, seperti Papua, NTT, dan Maluku, juga membutuhkan akses jalan, listrik, dan internet agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut.
(3) Pemerintah perlu merancang kebijakan fiskal yang lebih progresif, termasuk sistem perpajakan yang adil dan merata, terutama untuk usaha mikro dan kecil. Di sisi kebijakan moneter, suku bunga dan inflasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
(4) Menurut Kementerian Keuangan (2024),pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan.
Salah satunya yaitu melalui program jaring pengaman sosial yang disesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, dan subsidi pendidikan.
Program-program ini harus diperluas cakupannya dan diperbaiki pelaksanaannya agar lebih tepat sasaran.
Selain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat juga memegang peran penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih merata.
Perusahaan dapat menerapkan prinsip ESG (Enviromental, Social, and Governance) dalam operasionalnya, sementara komunitas lokal bisa mengembangkan koperasi dan usaha berbasis desa yang mandiri.
Kolaborasi antara semua pihak menjadi kunci dalam menciptkan perubahan sistemnya. Dunia pendidikan pun harus turut berkontribusi melalui riset dan pengembangan yang mendukung inovasi lokal dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti jika tidak disertai dengan pemerataan manfaat.
Ketimpangan ekonomi yang terus terusan memburuk juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.
Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia beralih pola pikir daripertumbuhan semata menjadi pembangunan yang berkeadilan. Mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih merata bukan hanya tugas pemeritah, tetapi juga bertanggung jawab bersama sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
(*/naz)
*Penulis Mahasiswi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Malang
Editor : Mizan Ahsani