ALEXANDER Petring dalam buku berjudul Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi terbitan Friedrich Ebert Stiftung tahun 2013 menegaskan bahwa keadilan yang harus diwujudkan negara kesejahteraan mencakup nilai kesetaraan, keadilan prestasi, keadilan kebutuhan dasar, dan persamaan kesempatan.
Negara harus mengejawantahkan keadilan tersebut dalam kebijakan yang menjadi bagian dalam arsitektur negara kesejahteraan.
Salah satu kebijakan adalah terkait anggaran negara (state’s budgeting).
Anggaran negara harus mencerminkan ikhtiar politik untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Demikian pula dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang menyampaikan nota rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2025.
Dia mengklaim bahwa anggaran negara didesain untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Postur RAPBN 2026 berfokus pada delapan prioritas program, yakni penguatan ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, pertahanan, percepatan investasi, dan perdagangan global.
Postur RAPBN 2026 mencakup proyeksi pendapatan negara Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dibanding tahun sebelumnya.
Proyeksi pendapatan negara dibebankan pada target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Target ini naik 13,5 persen dari RAPBN 2025. Defisit RAPBN diperkirakan sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
Angka ini dikalkulasi turun 3,5 persen dari defisit tahun 2025.
Secara matematis, RAPBN 2026 menargetkan pendapatan naik 9,8 persen, sedangkan belanja naik 7,3 persen.
Lantas bagaimana dengan potret belanja RAPBN 2026?
Target belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.136,5 triliun atau naik 16,1 persen dari APBN 2025.
Sementara belanja daerah atau transfer daerah hanya Rp 650 triliun atau merosot 29,3 persen dibanding target APBN 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
Khusus belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga yang diproyeksikan Rp 1.275,6 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp 1.638,2 triliun.
Banyak analisis mengenai profil RAPBN 2026 yang saling bertolak belakang.
Kalangan pemerhati ekonomi yang pro pemerintah menganggap RAPBN 2026 sangat realistis dengan asumsi makro ekonomi seperti pertumbuhan 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia 70 USD per barel.
RAPBN 2026 dianggap merepresentasikan keberpihakan pemerintahan Prabowo Subianto pada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut dibuktikan dengan alokasi belanja sebesar Rp 164,4 triliun untuk program ketahanan pangan, sektor energi yang mayoritas untuk subsidi mencapai Rp402,4 triliun, serta anggaran pendidikan Rp 757,8 triliun—di mana 44,1 persen digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
APBN 2026 juga menganggarkan Rp181,8 triliun untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.
Rinciannya, Dana Desa Rp 60,6 triliun, subsidi bunga KUR Rp 36 triliun, serta Rp 83 triliun yang ditempatkan di Bank Himbara untuk permodalan Koperasi Merah Putih.
Namun, analis ekonomi yang kritis menilai RAPBN 2026 berpotensi melebarkan defisit APBN.
RAPBN 2026 dianggap lebih menggambarkan “pemborosan” untuk membiayai program yang kontraproduktif sehingga berpotensi melahirkan korupsi sistemik. (*/bersambung)
*) Penulis adalah Koordinator Forum Kajian Demokrasi Deliberasi
Editor : Hengky Ristanto