Jawa Pos Radar Madiun – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini dijalankan pemerintah memantik perdebatan tajam di ruang publik.
Bukan soal niat memberi makan yang salah, namun soal konsekuensi fatal yang menyertai, yaitu tersisihnya prioritas pendidikan di tengah kondisi sekolah dan kesejahteraan guru yang masih "berdarah-darah".
Di saat ruang kelas masih banyak yang bocor, guru honorer menjerit karena gaji tak layak, dan biaya sekolah mencekik, negara justru menggelontorkan anggaran raksasa untuk program konsumsi.
Publik pun bertanya.
Apakah kebijakan ini benar-benar untuk masa depan anak bangsa, atau sekadar mengejar dampak politik instan yang "kenyang" di mata kamera?
Melanggar Mandat Konstitusi?
Sejumlah pengamat pendidikan menilai kebijakan MBG berpotensi menggeser mandat konstitusi. Pasal 31 UUD 1945 jelas menempatkan pendidikan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi negara.
"Makanan bersifat sementara, habis dalam hitungan jam. Sementara pendidikan adalah investasi puluhan tahun yang menentukan kualitas manusia," demikian bunyi kritik yang mencuat.
Ketika anggaran pendidikan terancam tergerus demi membiayai makan massal, maka hak konstitusional anak-anak Indonesia berada di posisi rawan.
Negara harus jujur menjawab, mana yang sebenarnya menjadi prioritas?
Kontras: Makan Enak vs Guru Sengsara
Ironi ini makin terasa ketika melihat realitas di lapangan yang tak tersorot kamera seremonial pembagian makanan.
-
Masih ada siswa menyeberang sungai deras demi sekolah.
-
Gedung sekolah dengan atap nyaris ambruk.
-
Guru PPPK Paruh Waktu yang hanya menerima gaji bersih belasan ribu rupiah.
Dalam kondisi ketimpangan ekstrem ini, promosi besar-besaran program makan gratis terasa menyakitkan bagi para pendidik.
Kritik publik bukan menolak anak makan, melainkan menolak pendidikan dikorbankan demi kebijakan yang lebih populis daripada strategis.
Baca Juga: Bolos Berjamaah, Tujuh Pelajar di Kasreman Ngawi Digelandang ke Satpol PP
Program makan gratis memang seksi secara politik. Datanya harian, ada foto anak makan lahap, dan dampaknya instan.
Sebaliknya, hasil pendidikan itu sunyi, butuh waktu puluhan tahun, dan tidak bisa dipamerkan besok pagi.
Di sinilah kepemimpinan diuji. Apakah negara berani memilih jalan sunyi (membenahi sekolah & gaji guru) demi fondasi peradaban, atau memilih jalan ramai (bagi-bagi makanan) demi tepuk tangan sesaat?
"Anak-anak membutuhkan lebih dari sekadar asupan gizi. Mereka membutuhkan guru yang sejahtera, sekolah yang aman, dan akses pendidikan gratis hingga jenjang tertinggi," tulis opini tersebut.
Makan bergizi gratis alias MBG mungkin membantu hari ini. Tapi pendidikan gratis dan berkualitas akan menyelamatkan bangsa ini puluhan tahun ke depan.
Jika negara sungguh berpihak pada anak bangsa, pendidikan harus dikembalikan ke tahtanya sebagai prioritas utama. Bangsa yang besar tidak diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan, melainkan dari kualitas akal budi manusianya.
Jangan sampai kita menukar masa depan berdaulat dengan solusi instan yang hanya bertahan beberapa jam di perut. (naz)
Editor : Mizan Ahsani