"Belum dianggarkan (pengadaan mobil listrik)," kata Sekda Pacitan Heru Wiwoho Supardi Putra, Senin (7/11).
Pihaknya saat ini masih menunggu susunan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) dari pusat. Selain itu, untuk mengganti mobil dinas menjadi kendaraan listrik perlu juga disesuaikan dengan dokumen rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) serta kendaraan dari usia pensiunnya.
Yang jelas, kata Heru, pengadaan mobil listrik antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Meski begitu, pihaknya enggan dianggap mengabaikan Instruksi presiden (Inpres) 7/2022 dengan tidak mengalokasikan anggaran pembelian mobil listrik tahun depan.
"Kami pilih wait and see. Kami mau lihat dulu bagaimana pemerintah daerah (pmeda) lain setelah membeli (mobil listrik)," terang mantan kepala bappeda itu.
Diungkapkannya, mobil listrik belum tentu cocok untuk geografis Pacitan. Namun demikian, ke depannya, pemkab berencana mengundang komunitas mobil listrik untuk menjajal medan Pacitan. Apabila sesuai, pengadaan mobil listrik dapat dipertimbangkan. "Kami tunggu contoh dulu, satu-dua kendaraan mungkin bisa diuji di sini," ujar Heru.
Di sisi lain, kata dia, fasilitas berikut sarana prasarana penunjang mobil listrik sama sekali belum dibangun di Pacitan. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) misalnya. Kondisi tersebut dianggap menjadi faktor lain belum dianggarkannya mobil listrik sebagai kendaraan dinas tahun depan.
"Yang penting, alokasi APBD tahun depan difokuskan dulu untuk kepentingan rakyat," kata Heru. (gen/her) Editor : Hengky Ristanto