PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Tidak hanya Pemkab Pacitan yang fokus mengatasi dampak kekeringan. Pemerintah desa (pemdes) pun diinstruksikan untuk menangani kerawanan akibat fenomena El Nino. Seperti halnya pemkab, pemdes juga didorong menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT).
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pacitan Heri Setijono, upaya ini sebagai bentuk kewaspadaan puncak fenomena El Nino. Sebab, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncaknya pada Agustus hingga September ini. ‘’Setiap desa wajib mengantisipasi kekeringan dengan menyiapkan anggaran darurat,’’ katanya Jumat (8/9).
Dia menambahkan, berbagai upaya pemkab selama ini perlu dukungan pemdes. Terutama dengan mendorong penyaluran air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. ‘’Desa dapat mengoptimalkan penggunaan dana dari BTT. Khusus antisipasi kekeringan anggarannya Rp 2 miliar untuk 166 desa,’’ sebutnya.
Pun, pemkab menggelontorkan tambahan alokasi dana desa (ADD) Rp 6 miliar. Dari tahun sebelumnya Rp 83 miliar menjadi Rp 89 miliar. Itu juga untuk 166 desa di kabupaten ini. ‘’Agar tercipta kinerja pemerintahan desa semakin baik dalam hal pelayanan dan juga untuk infrastruktur di desa,’’ jelasnya.
Hasil rekap data Pusat Informasi Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) per Kamis (7/9), krisis air bersih meluas di 13 dari enam kecamatan. Yakni, Donorojo, Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, dan Bandar. ‘’Sekitar 7.412 jiwa atau 2.026 kepala keluarga (KK) terdampak,’’ sebut Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Pacitan Radite Suryo Anggoro. (hyo/sat/cor)
Editor : Andi Chorniawan