PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun - Pelaksanaan seleksi PPPK atau calon pegawai pemerintah dangan perjanjian kerja menjadi perhatian berbagai pihak.
Tak terkecuali oleh Inspektorat Pacitan, yang membentuk tim khusus untuk memelototi proses penerimaan dan menerima pengaduan dugaan kecurangan dari peserta calon PPPK.
Tim pengawas khusus seleksi PPPK ini dibentuk Inspektorat Pacitan berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Harapannya dapat menekan potensi kecurangan dan mendorong integritas pejabat pemkab sehingga terhindar dari tindak pidana kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
‘’Mulai kebutuhan riil PPPK sampai proses perekrutannya kami awasi,’’ kata Inspektur Inspektorat Pacitan Mahmud, Rabu (1/11).
Menurut dia, tujuan pengawasan ini untuk mengantisipasi aksi tipu-tipu atau jual-beli kursi PPPK.
Hal yang menjadi atensi tim secara khusus adalah sejak awal proses pendaftaran saat ini hingga dilantik.
‘’Karena fungsi kami early warning sistem (EWS), sebelum terjadi kami antisipasi terlebih dahulu,’’ sambungnya.
Di sisi lain, pihaknya berharap panitia penyelenggara rekrutmen PPPK dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya.
Sehingga, peserta dapat menerima informasi secara jelas dan akurat. Karena itu, sejak dini panitia harus selektif. ‘’Kami adakan review perencanaan hingga kebutuhan PPPK,’’ ujarnya.
Saat ini seleksi calon PPPK lingkup Pemkab Pacitan tengah berproses. Tahapan telah memasuki jadwal tes SKD.
Tahun ini tersedia 457 formasi PPPK. Perinciannya, 227 formasi tenaga pendidik (guru), 138 tenaga kesehatan (nakes) dan 92 tenaga teknis (natek). (hyo/sat)
Editor : Mizan Ahsani