PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun - Sejarah Kabupaten Pacitan memiliki akar panjang. Dimulai sejak zaman prasejarah hingga saat ini.
Pacitan telah mengalami berbagai perubahan dalam struktur pemerintahan dan perkembangan wilayahnya. Nama Pacitan telah dikenal sejak lama.
Salah satu referensi yang ditemukan dalam Serat Pustaka Raja Purwa, ada penyebutan Pacitan sebelum Keraton Surakarta berdiri.
Selain itu, dalam Babad Pacitan disebutkan, wilayah Pacitan menjadi bagian dari perjuangan dan pemerintahan sejak era kerajaan hingga masa kolonial.
Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Pacitan Amat Taufan, ada tiga peristiwa sejarah sebagai alternatif penetapan hari jadi kabupaten Pacitan.
Pertama, era Watek Watukura pada Abad IX.
Pacitan sebagai wilayah pemerintahan tingkat watek (setingkat di bawah pusat) pada masa Mataram Kuno, dengan pusat di Watukura atau Watupatok.
Catatan tertua berasal dari gelar Raka-i Watukura Dyah Balitung (890–910 M).
Watukura juga disebut dalam Negarakertagama sebagai Sima Kebudaan (desa perdikan Kebudaan). Namun sumber sejarah fisik belum ditemukan.
‘’Waktu dan luas wilayah tidak jelas. Tidak ada dokumen yang menjelaskan batas wilayah Watukura,’’ katanya kemarin (17/2).
Kedua, Babad Momana Tahun 1638. Pada masa Sultan Agung, Pacitan sebagai bagian dari Nagaragung (wilayah inti Mataram) pada 12 Maulud 1048 H (1560 Jawa/1638 M).
Registrasi wilayah ini menjadi dasar administrasi awal.
Ada tanggal spesifik dan konteks administratif Kerajaan Mataram.
‘’Namun status Pacitan saat itu hanya sebagai “tanah lungguh” untuk keluarga kerajaan atau pejabat tinggi, belum mandiri sebagai kabupaten,’’ sambungnya.
Ketiga, pengangkatan Notopuro sebagai bupati oleh Pakubuwana II pada 1745.
Keputusan ini menjadi salah satu tonggak sejarah yang menandai eksistensi pemerintahan Pacitan secara resmi hingga saat ini.
Babad Pacitan menyebutkan peristiwa ini terjadi sebelum Perang Mangkubumi (1749–1755), didukung analisis Serat Pustaka Raja Puwara.
Waktu paling tepat diperkirakan sekitar pemindahan ibu kota Mataram ke Surakarta pada 19 Februari 1745 sesuai catatan Babad Giyanti.
‘’Pada saat itu Pacitan resmi memiliki pemerintahan mandiri dengan wilayah dan struktur jelas,’’ ungkapnya.
Dengan mempertimbangkan aspek historis dan administratif, diharapkan keputusan yang diambil dapat merepresentasikan sejarah Pacitan secara akurat dan adil.
‘’Tidak mencari pembenaran, tetapi mencari referensi dari beberapa sumber yang akurat,’’ jelasnya.
Sementara itu, pada Sabtu (15/2) lalu, di gedung Dewan Kesenian Pacitan (DKP) para peserta dari berbagai latar belakang berkumpul dengan penuh antusias.
Mereka mencoba menyelami sejarah tanah kelahiran Pacitan.
Dani Hargo, seorang peneliti sejarah independen, memaparkan babad tanah Pacitan dengan beragam versi yang mencerminkan dinamika sosial dan budaya masa lalu.
‘’Setiap versi bukan sekadar cerita, tapi cerminan cara pandang masyarakat saat itu terhadap sejarah mereka,’’ ujarnya. (hyo/sat)
Editor : Mizan Ahsani