Jawa Pos Radar Pacitan – DPRD Pacitan menyoroti lesunya kinerja sebagian besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dari 167 desa, hanya sembilan BUMDes yang masuk kategori maju.
Sementara, lebih dari 60 persen atau sebanyak 98 BUMDes dinyatakan mati suri.
Ketua Komisi I DPRD Pacitan Rakhman Wijayanto menyebutkan, perlu ada evaluasi menyeluruh agar keberadaan BUMDes tidak sekadar menjadi formalitas.
“Kalau BUMDes mati suri, harus dikaji. Apakah akan dilanjutkan atau dilebur ke unit lain seperti Koperasi Merah Putih (KMP),” ujarnya, Minggu (6/7).
Rakhman mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang dinilai kerap tidak selaras dengan kondisi desa.
Dia mencontohkan program desa wisata yang diwajibkan terbentuk, namun justru gagal berkembang di banyak tempat.
“Kita ini kadang dipaksa mengikuti arahan pusat, padahal tidak semua desa siap. Termasuk BUMDes, dibentuk tanpa panduan jangka panjang yang jelas,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.
Kesembilan BUMDes yang dinyatakan maju antara lain berasal dari Desa Dadapan dan Tamanasri (Pringkuku), Sendang (Donorojo), Arjowinangun (Pacitan), Kalipelus (Kebonagung), Jetak (Tulakan), Sidomulyo (Ngadirojo), serta Pager Kidul dan Sudimoro (Sudimoro).
Sementara itu, 59 BUMDes lainnya dikategorikan berkembang.
DPRD mendorong pemda dan pusat untuk mengambil langkah konkret guna menghidupkan kembali BUMDes yang mati suri.
“BUMDes seharusnya bisa jadi motor penggerak ekonomi desa,” pungkas Rakhman. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto