Deadline Pembayaran PBB-P2 Pacitan Diundur hingga 30 Desember 2025

Nur Cahyono • Dipublikasikan Senin, 8 September 2025 | 19:18 WIB
Lembaran SPPT PBB-P2 yang dibagikan ke warga. Pemkab Pacitan memperpanjang jatuh tempo pembayaran hingga 30 Desember 2025.
Lembaran SPPT PBB-P2 yang dibagikan ke warga. Pemkab Pacitan memperpanjang jatuh tempo pembayaran hingga 30 Desember 2025.

Jawa Pos Radar Pacitan – Pemkab Pacitan memperpanjang batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Semula jatuh tempo pada 31 Agustus 2025, kini diundur hingga 30 Desember 2025.

Langkah ini ditempuh karena realisasi penerimaan pajak masih belum memenuhi target.

Hingga 31 Agustus lalu, capaian baru mencapai Rp 22,5 miliar atau sekitar 86 persen dari target Rp 26,2 miliar.

Masih ada kekurangan Rp 3,7 miliar yang harus dikejar.

Kepala Bidang Pajak Daerah BKD Pacitan, Hendro Harmoko, mengatakan perpanjangan waktu diiringi kebijakan tambahan berupa pembebasan denda dan administrasi.

“Harapannya, dengan tambahan waktu tiga bulan ini, realisasi bisa 100 persen,” ujarnya, Senin (8/9).

Ketentuan tarif PBB-P2 di Pacitan sudah diatur dalam Perda 9/2023.

Tarifnya bervariasi sesuai nilai jual objek pajak (NJOP): mulai 0,075 persen untuk NJOP di bawah Rp 600 juta hingga 0,2 persen untuk NJOP di atas Rp 1 miliar.

Khusus lahan pangan dan ternak, tarifnya hanya 0,05 persen.

Dengan perpanjangan deadline ini, pemkab berharap partisipasi warga meningkat sehingga target pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai.

“Semoga sampai Desember target tercapai,” pungkas Hendro. (hyo/den)

Editor : Hengky Ristanto
pacitan perpanjangan pajak 2025 pajak daerah Pacitan sppt realisasi pajak Pacitan PBB-P2 Pacitan