Jawa Pos Radar Pacitan – Fenomena warga mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos) kembali mencuat di Pacitan.
Tren ini muncul setelah banyak rumah ditempeli stiker penanda keluarga penerima manfaat (KPM).
Kebijakan tersebut mendorong sebagian penerima untuk melakukan evaluasi diri dan memilih mundur karena merasa sudah lebih mapan secara ekonomi.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pacitan, Agung Mukti Wibowo, menyebut bahwa sepanjang tahun ini tercatat 75 KPM mengajukan graduasi, dengan 15 di antaranya dilakukan pada November.
“Mereka menyampaikan sudah mampu dan bersedia mundur agar bantuannya bisa diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya, Selasa (2/12).
Agung menjelaskan bahwa mekanisme graduasi menjadi bagian dari program Kementerian Sosial untuk mendorong kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Bantuan yang bersifat terbatas waktu—sekitar lima tahun—memang didorong agar tidak menimbulkan ketergantungan.
“Sesuai arahan Kemensos, penerima PKH memang bisa berdaya. Bantuan itu tidak selamanya didapatkan,” tambahnya.
Meski begitu, pendamping PKH di lapangan mengaku menghadapi tantangan tersendiri.
Koordinator Kabupaten Pendamping PKH Pacitan, Tuwarno, mengatakan bahwa setiap pendamping memiliki target minimal melakukan graduasi terhadap 10 KPM.
Namun, tidak semua penerima bersedia mengundurkan diri meski dinilai sudah mampu.
“KPM yang dinilai layak graduasi sering kali enggan mandiri karena sudah terbiasa menerima bantuan,” terangnya.
Ia menilai dukungan program lanjutan bagi KPM graduasi masih perlu diperkuat.
Minimnya jaminan program pasca-graduasi membuat sebagian warga khawatir kehilangan sumber bantuan tanpa memiliki alternatif penopang ekonomi.
“Mengubah pola pikir yang sudah lama terbentuk menjadi tantangan besar bagi pendamping,” ujarnya. (hyo/den)
Editor : Hengky Ristanto