Jawa Pos Radar Pacitan - Angka perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Pacitan masih memprihatinkan.
Dari ratusan ribu pekerja nonformal, hanya 6 persen yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Mayoritas pekerja di sektor informal masih rentan secara sosial dan ekonomi.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengungkapkan data itu dalam Bimtek Ketenagakerjaan terkait FKLPID dan Universal Coverage Jamsostek (UJC) di Hotel Parai Teleng Ria, Kamis malam (4/11).
Ia menegaskan pekerja informal seperti PKL, marbot masjid, tukang ojek, penarik becak, hingga pemulung, seharusnya mendapat akses perlindungan yang sama dengan pekerja formal.
“BPU ini bisa didorong pemerintah kabupaten, khususnya bagi pedagang sayur, marbot, dan profesi informal lain,” ujarnya.
Berdasarkan data Sakernas, angkatan kerja Pacitan mencapai 419.720 orang.
Namun hingga Oktober 2025, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan baru 78.015 orang.
Dari angka tersebut, peserta BPU hanya 20.886 orang, atau sekitar 6 persen dari total 322.860 pekerja informal.
“Artinya banyak sektor informal belum tersentuh. Perlu peningkatan kepesertaan yang lebih maksimal,” tegas Afriansyah.
Ia menambahkan bahwa fenomena shifting pekerjaan akibat PHK membuat banyak pekerja kehilangan perlindungan sosial.
Program Bantuan Pekerja Indonesia (BPI) yang ada pun belum mampu mengakomodasi tenaga kerja informal.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengalokasikan APBD untuk memperluas akses perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, capaian Universal Coverage Jamsostek di Pacitan baru 36,2 persen, menempatkan daerah ini pada posisi 23 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
“Targetnya naik menjadi 41 persen dalam waktu dekat,” tambah Afriansyah. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto