Jawa Pos Radar Pacitan – Alokasi dana desa (DD) Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2026 turun drastis.
Total DD yang diterima hanya sekitar Rp 54 miliar.
Jumlah itu jauh dari alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp 164 miliar.
Dengan total 167 desa di Pacitan, rata-rata jatah DD per desa kini hanya berkisar Rp 200 juta hingga Rp 373 juta.
Kondisi tersebut memicu keluhan dari sejumlah pemerintah desa (pemdes).
Ketua DPRD Pacitan Arif Setia Budi meminta pemdes memahami kebijakan pemerintah pusat secara utuh.
Menurutnya, pemangkasan DD bukan keputusan daerah, melainkan bagian dari konsep besar pemerintah pusat dalam menyejahterakan masyarakat.
“Banyak keluhan dari pemdes, tapi kita harus paham bahwa pusat punya konsep besar menyejahterakan masyarakat,” ujarnya, Rabu (14/1).
Arif menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini memfokuskan kebijakan pada penguatan ketahanan pangan nasional.
Seiring dengan itu, pemerintah pusat juga menerapkan efisiensi anggaran, termasuk pada dana desa.
“Dampaknya memang cukup berat dan dirasakan langsung di tingkat bawah,” akunya.
Meski demikian, Arif mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa untuk tetap bergandengan tangan menghadapi situasi tersebut.
Solidaritas sosial dinilai menjadi kunci agar pembangunan desa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan kreativitas, inovasi, dan kebersamaan, persoalan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat bisa kita atasi bersama,” pungkasnya. (hyo/den)
Editor : Hengky Ristanto