Jawa Pos Radar Madiun – Pemerintahan Desa (Pemdes) Klesem, Kecamatan Kebonagung, Pacitan, sedang dilanda masalah besar.
Sang Bendahara Desa berinisial Er, dilaporkan menghilang bak ditelan bumi sejak pertengahan Desember 2025.
Bukan sekadar pergi tanpa pamit, Er diduga kuat membawa kabur Dana Desa (DD) bernilai ratusan juta rupiah.
Kasus ini kian runyam karena tak hanya uang tunai yang raib, sejumlah aset penting seperti laptop dan berkas-berkas pemerintahan juga dilaporkan ikut dibawa lari.
Baca Juga: Dugaan Penyelewengan Anggaran, Inspektorat Pacitan Turun Tangan Usut Dana Desa Klesem
Kronologi Bendahara Desa Kabur
Kepala Desa (Kades) Klesem, Muhammad Mangsuri, mengungkapkan bahwa anak buahnya itu sudah tidak bisa dihubungi sejak 11 Desember 2025.
"Dugaan sementara, nilai kerugian desa diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah," ungkap Mangsuri.
Sebelum menghilang, Er diketahui mencairkan anggaran pada 10 Desember 2025. Uang itu sejatinya untuk membayar kegiatan bulan November-Desember.
Saat dicek ke kediamannya, rumah Er sudah dalam kondisi tertutup dan kosong tak berpenghuni.
Baca Juga: Usai Cairkan DD Ratusan Juta, Bendahara Desa Klesem Pacitan Diduga Kabur
Rumor Panas Seret Oknum Anggota DPRD
Skandal ini menggelinding liar. Di tengah proses pencarian Er, mencuat isu tak sedap bahwa kasus ini berkaitan dengan politik.
Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan penyelewengan dana sekitar Rp 300 juta yang berasal dari penyertaan modal BUMDes.
Kabar santer beredar, dana tersebut dipinjamkan kepada salah satu oknum Anggota DPRD Pacitan untuk modal kampanye pada Pileg 2024 lalu.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kades Mangsuri bersikap hati-hati.
Ia mengaku mendengar kabar tersebut namun belum bisa memastikan kebenarannya. "Tidak begitu jelas tentang itu (isu DPRD). Yang jelas soal kegiatan pada 2025," elaknya.
Baca Juga: Adu Gaji PNS vs PPPK Lulusan SD hingga S3: Siapa Lebih Tajir? Cek Tabel Lengkap Update 2026
Rincian Anggaran yang Bocor
Dugaan penyelewengan di Desa Klesem ternyata disinyalir terjadi lintas tahun anggaran. Beberapa pos kegiatan yang kini disorot karena nilainya fantastis dan bermasalah antara lain:
2021-2022: Pembangunan kios desa (Rp 199,9 juta dan Rp 192,3 juta).
2023: Peningkatan pasar (Rp 155 juta) dan Ketahanan Pangan (Rp 96 juta).
2024: Lumbung desa (Rp 74 juta).
2025: Kegiatan Rontek (Rp 220 juta).
Kades Terpaksa Nombok
Akibat ulah bendaharanya, roda pemerintahan desa nyaris lumpuh. Mangsuri mengaku terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menalangi biaya kegiatan desa agar tidak mangkrak total.
"Justru saya yang bisa rugi. Bendahara tidak bisa dihubungi, semuanya jadi terhenti," keluhnya.
Saat ini, mediasi dengan pihak keluarga Er telah dilakukan. Keluarga menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan uang sebesar Rp 25 juta secara mencicil.
Namun, angka itu masih jauh dari total kerugian negara. Kini, Pemdes Klesem menunggu hasil audit investigasi dari Inspektorat Pacitan. (hyo/den/naz)
Editor : Mizan Ahsani