Gaya Hidup Hiburan Internasional Kab. Madiun Kota Madiun Magetan Nasional Ngawi Olahraga Pacitan Ponorogo

Warga Watukarung Pacitan Geruduk Balai Desa, Tuding BUMDes Sarat Kejanggalan

Nur Cahyono • Selasa, 21 April 2026 | 08:00 WIB
Warga Desa Watukarung mengikuti audiensi terbuka terkait dugaan ketidakterbukaan pengelolaan BUMDes. NUR CAHYONO/RADAR PACITAN
Warga Desa Watukarung mengikuti audiensi terbuka terkait dugaan ketidakterbukaan pengelolaan BUMDes. NUR CAHYONO/RADAR PACITAN

Jawa Pos Radar Pacitan – Isu dugaan ketidakterbukaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memicu aksi warga Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Pacitan.

Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Watukarung (FMPDW) mendatangi balai desa setempat, kemarin (20/4).

Dalam audiensi terbuka bersama pemerintah desa, warga menyampaikan sejumlah keberatan terkait pengelolaan BUMDes Ngudi Makmur yang dinilai sarat kejanggalan.

Ketua FMPDW Hadi Riono menyoroti minimnya dampak BUMDes terhadap masyarakat.

“Peran BUMDes untuk desa itu sebenarnya seperti apa?” ujarnya.

Selain itu, warga juga mempertanyakan dugaan selisih dalam pengelolaan keuangan, khususnya dari sektor penjualan tiket wisata tahun 2024.

Berdasarkan data yang dihimpun, total pemasukan seharusnya mencapai sekitar Rp478 juta. Namun, yang tercatat hanya Rp434 juta.

“Ada selisih sekitar Rp43 juta. Ini yang kami pertanyakan, ke mana perginya selisih tersebut,” ungkapnya.

Temuan serupa disebut kembali terjadi pada 2025. Warga mengklaim terdapat selisih penjualan sekitar lima ribu tiket.

Persoalan lain juga muncul pada pelaporan pajak hiburan. Warga menilai terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dilaporkan dan yang dibayarkan.

“Dari total sekitar Rp75 juta yang dilaporkan, yang dibayarkan hanya sekitar Rp25 juta. Ada selisih hampir Rp50 juta,” ucapnya.

Sorotan turut mengarah pada laporan iuran di kawasan wisata Pantai Kasap dan Kali Cokel pada 2025.

Dalam laporan Desember, tercatat pendapatan Rp423 ribu, sementara jumlah kapal mencapai 112 unit dengan iuran sekitar Rp15 ribu per kapal.

“Kalau dihitung, angkanya jelas tidak masuk akal,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua pengurus BUMDes sebelumnya, Sriyono, menyebut sejumlah kejanggalan mulai terungkap saat terjadi pergantian kepengurusan.

Menurut dia, indikasi tersebut muncul saat proses transisi dari pengurus lama ke pengurus baru.

“Dari keterangan bendahara, ada kejanggalan pada tabungan. Bahkan disebutkan tabungannya hilang, padahal saat pembukaan rekening jumlahnya masih sama,” ujarnya. (hyo/den)

Editor : Hengky Ristanto
#BUMDes Watukarung #transparansi desa #audiensi warga #pacitan #keuangan desa