Jawa Pos Radar Pacitan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menjadi pasar baru bagi petani dan peternak di Kabupaten Pacitan.
Namun, agar mampu masuk ke rantai pasok program nasional tersebut, pelaku sektor pertanian didorong memperkuat kerja sama dan konsolidasi produksi secara berkelompok.
Dorongan itu muncul setelah berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani kembali mencuat dalam forum Kopdar Nandur Dulur di Kampoeng Warso, kawasan Pantai Soge, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kamis (4/6) malam.
Salah satu keluhan datang dari Mulyono, petani asal Tegalombo.
Menurut dia, petani masih menghadapi persoalan klasik berupa lemahnya posisi tawar saat menjual hasil panen sehingga harga komoditas kerap ditentukan oleh tengkulak.
“Saat panen, harga biasanya sudah ditentukan sehingga petani sulit mendapatkan keuntungan yang maksimal,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Budi, petani asal Tulakan.
Selain persoalan pupuk yang masih menjadi kendala saat musim tanam, dia berharap petani dan peternak lokal mendapat porsi lebih besar dalam penyediaan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis.
“Keberadaan program MBG seharusnya mampu menjadi pasar baru bagi produk pertanian dan peternakan masyarakat Pacitan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pacitan Arif Setia Budi mengatakan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Bahkan lebih dari separuh warga Pacitan menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut.
“Ini menjadi bahan penting bagi kami. Pemerintah harus terus memberikan perhatian karena sekitar 52 persen masyarakat Pacitan hidup dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, DPRD juga mempertemukan petani dengan sejumlah pengelola MBG di Pacitan.
Dari hasil dialog, pengelola pada prinsipnya siap menyerap hasil produksi masyarakat sepanjang mampu memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan dan dalam jumlah yang memadai.
Arif menilai tantangan utama bukan pada ketersediaan pasar, melainkan kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan pasokan secara konsisten.
“Kalau produksi masih sedikit-sedikit tentu sulit memenuhi kebutuhan MBG. Saat dikelola bersama melalui kelompok atau komunitas, peluangnya sangat besar,” ujarnya.
Menurut dia, pola pengelolaan secara kolektif akan memudahkan petani dan peternak memenuhi standar volume, kualitas, dan kontinuitas yang dibutuhkan oleh pengelola MBG.
Ke depan, DPRD berharap kebutuhan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis dapat lebih banyak dipenuhi dari hasil produksi lokal.
Selain memperkuat ketahanan pangan daerah, langkah tersebut juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.
“Dengan begitu manfaat program MBG tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Pacitan,” pungkasnya. (hyo/den)
Editor : Hengky Ristanto