Jawa Pos Radar Pacitan - Sekolah Rakyat (SR) Pacitan menghadapi tantangan pada jenjang sekolah dasar.
Hingga awal Juni ini, jumlah pendaftar SD baru mencapai 11 anak, jauh di bawah kuota yang disediakan sebanyak 90 siswa untuk tahun ajaran 2026/2027.
Rendahnya jumlah pendaftar itu membuat pemerintah harus bekerja lebih keras mengejar target penerimaan peserta didik.
Kepala Dinas Sosial Pacitan Heri Setijono mengatakan, minimnya peminat bukan disebabkan kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat.
Faktor utama justru berasal dari pertimbangan orang tua yang belum siap melepas anak mereka mengikuti pendidikan berasrama.
"Hingga saat ini baru 11 calon siswa SD yang mendaftar," katanya kemarin (8/6).
Menurut Heri, sebagian besar orang tua masih merasa berat jika harus berpisah dengan anak yang usianya relatif masih kecil.
Kondisi tersebut diperparah dengan ketentuan usia minimal tujuh tahun yang membuat sejumlah anak belum memenuhi syarat pendaftaran.
“Karena masih kecil. Selain itu ada syarat usia minimal tujuh tahun membuat sebagian anak yang berminat belum bisa diterima,” ungkapnya.
Tak hanya orang tua, keputusan mendaftarkan anak ke Sekolah Rakyat juga sering dipengaruhi keluarga besar, terutama kakek dan nenek yang ikut mempertimbangkan kesiapan anak tinggal di asrama.
Akibatnya, banyak calon peserta didik yang sebenarnya memenuhi kriteria belum didaftarkan ke program tersebut.
Meski demikian, Dinsos Pacitan tetap optimistis jumlah pendaftar akan bertambah.
Tim masih terus melakukan penjangkauan dan sosialisasi kepada keluarga sasaran hingga masa seleksi berakhir.
"Penjangkauan ke keluarga sasaran terus dilakukan, kami optimistis pendaftar SD masih bisa bertambah sebelum proses seleksi ditutup," ujar Heri.
Berbeda dengan jenjang SD, antusiasme masyarakat terhadap Sekolah Rakyat justru tinggi pada tingkat SMP dan SMA.
Dari kuota masing-masing 90 siswa, jumlah pendaftar SMP telah mencapai 96 anak.
Sedangkan jenjang SMA bahkan sudah menembus 141 pendaftar.
"SMA peminatnya sudah 141 siswa, SMP 96 siswa," ucap Heri.
Program Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil I dan II dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, program tersebut juga menyasar anak-anak yang berpotensi putus sekolah agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Kalau ada anak yang rawan putus sekolah, meskipun saat ini masih bersekolah di sekolah umum, bisa direkomendasikan untuk pindah ke SR dengan persetujuan keluarga dan sekolah asal,” terangnya. (hyo/den)
Editor : Hengky Ristanto