Jawa Pos Radar Pacitan – Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada program bedah rumah di Kabupaten Pacitan.
Tahun 2026, Pemkab Pacitan hanya mampu mengalokasikan bantuan rehabilitasi untuk 34 unit rumah, lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Pacitan Heru Tunggul Widodo mengatakan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yang bersumber dari APBD diprioritaskan bagi masyarakat yang belum menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"APBD menangani yang tidak masuk BSPS," ujarnya, kemarin (26/6).
Tahun ini, pemerintah daerah menganggarkan Rp635,5 juta untuk program tersebut.
Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp18,6 juta yang digunakan untuk pembelian material bangunan sekaligus biaya tenaga kerja.
Apabila biaya renovasi melebihi nilai bantuan yang diterima, masyarakat diperbolehkan menambah pembiayaan secara mandiri.
Heru menjelaskan, sasaran program terdiri atas 31 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan sembilan unit relokasi bagi korban bencana.
Dari kuota RTLH tersebut, sebanyak 22 unit diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori desil 1 hingga 5.
Jumlah bantuan tahun ini menurun dibandingkan 2025.
Tahun lalu, Pemkab Pacitan mampu membiayai rehabilitasi 37 rumah dengan anggaran sekitar Rp750 juta.
"Tahun ini ada penurunan karena efisiensi," katanya.
Meski kuota berkurang, Pemkab Pacitan memastikan program bedah rumah tetap menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
"Program ini untuk membantu warga agar memiliki tempat tinggal yang lebih sehat dan nyaman," pungkas Heru. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto