Jawa Pos Radar Pacitan – BPBD Kabupaten Pacitan memetakan 97 dusun di 33 desa yang tersebar di delapan kecamatan berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau tahun ini.
Meski demikian, kebutuhan anggaran penanganan belum dapat dipastikan karena masih menunggu perkembangan kondisi di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyiapkan langkah mitigasi sebelum dampak kekeringan semakin meluas.
''Hasil pemetaan terbaru, ada 97 dusun di 33 desa di delapan kecamatan,'' katanya, Jumat (3/7).
Erwin menjelaskan, besaran anggaran penanganan kekeringan akan dihitung setelah jumlah titik terdampak dan kebutuhan air bersih masyarakat diketahui secara pasti.
Perhitungan kebutuhan mengacu pada standar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni 15 liter air per orang per hari selama masa tanggap darurat.
''Dasarnya tetap aturan BNPB, kebutuhan darurat 15 liter per jiwa. Nanti dikalikan jumlah penduduk di lokasi terdampak baru ketemu kebutuhannya,'' ujarnya.
Belajar dari penanganan kekeringan pada 2024, BPBD ingin distribusi bantuan air bersih tahun ini lebih terkoordinasi.
Saat itu, bantuan dari berbagai lembaga sempat menumpuk di sejumlah lokasi, sementara wilayah lain terlambat menerima pasokan.
Namun demikian, BPBD tidak hanya mengacu pada data tahun sebelumnya karena kondisi sumber mata air dan kedalaman air tanah di setiap wilayah dapat berubah.
''Tentunya kami tidak sepenuhnya berpatokan pada data itu, karena kondisi sumber air dan kedalaman air tanah juga berbeda-beda,'' ungkapnya.
Untuk memperkuat koordinasi, BPBD telah mengumpulkan berbagai lembaga, seperti Baznas, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII, perbankan, hingga pihak PLTU agar distribusi bantuan air bersih lebih merata.
''Semua tetap bisa membantu, tapi koordinasinya di bawah BPBD. Jangan sampai ada satu dusun dropping dua sampai tiga kali sehari, sementara wilayah lain belum kebagian,'' katanya.
Selain itu, BPBD juga menginventarisasi armada pengangkut air milik BPBD, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga PMI.
Kendaraan jenis engkel juga disiapkan untuk menjangkau wilayah perbukitan yang tidak dapat dilalui truk tangki berukuran besar.
Menurut Erwin, penanganan kekeringan tahun ini diperkirakan lebih menantang.
Salah satunya karena pemerintah desa tidak lagi memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) khusus air bersih seperti pada 2024.
Di sisi lain, bantuan dari berbagai pihak juga diperkirakan berkurang dibanding tahun politik sebelumnya.
''Makanya persiapan harus lebih matang dan koordinasi harus lebih kuat, karena banyak sumber bantuan yang dulu ada sekarang sudah tidak lagi,'' pungkas mantan Camat Tegalombo tersebut. (hyo/den)
Editor : Hengky Ristanto