Jawa Pos Radar Madiun – DPRD Pacitan menyoroti ketidaksesuaian data desil penerima bantuan sosial (bansos) dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.
Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Pacitan Sri Widowati saat menyampaikan rekomendasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Menurutnya, masih ditemukan klasifikasi masyarakat dalam desil 1 hingga desil 10 yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
"Tetapi, klasifikasi tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil," katanya, Senin (27/7).
DPRD meminta Dinas Sosial mempercepat pemadanan data dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Proses pemadanan data perlu terus dilakukan," ujar Sri.
Selain itu, dewan mendorong agar setiap usulan perubahan status desil dari masyarakat segera ditindaklanjuti melalui ground checking sehingga pembaruan data benar-benar didasarkan pada kondisi faktual di lapangan.
Sri juga menilai sosialisasi mengenai DTSEN perlu diperluas hingga tingkat kecamatan agar masyarakat memahami mekanisme pendataan maupun prosedur perubahan status desil.
"Sosialisasi mengenai DTSEN perlu dilakukan hingga tingkat kecamatan agar masyarakat memahami mekanisme pendataan maupun perubahan status desil," ungkap politikus Partai Golkar tersebut.
Menurut DPRD, validitas data menjadi faktor penting dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.
Perencanaan berbasis data yang akurat juga diyakini mampu meminimalkan anggaran yang tidak terserap pada berbagai program bantuan.
"Seperti BLT DBHCHT, BSP, penyediaan makanan, hingga penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air," pungkasnya. (hyo/den)
Editor : Hengky Ristanto