Jawa Pos Radar Madiun – Postur APBD Pacitan 2026 mengalami perubahan.
Belanja daerah dalam KUA-PPAS Perubahan diproyeksikan mencapai Rp 1,608 triliun atau bertambah sekitar Rp 67,10 miliar dari sebelumnya Rp 1,541 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut tersebar di sejumlah pos belanja.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pacitan Arif Norman Hidayat menyebut, belanja operasi diproyeksikan Rp 1,240 triliun, belanja modal Rp 112 miliar, belanja tidak terduga Rp 10 miliar, serta belanja transfer Rp 243 miliar.
’’Artinya, terjadi peningkatan sekitar Rp 67,10 miliar,’’ ujarnya dalam rapat paripurna penetapan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD Pacitan, Rabu (12/8).
Tak hanya belanja, proyeksi pendapatan daerah juga meningkat.
Pendapatan asli daerah (PAD) bertambah sekitar Rp 5,43 miliar, dari semula Rp 256 miliar menjadi Rp 261,7 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan naik sekitar Rp 12,48 miliar. Nilainya berubah dari Rp 1,275 triliun menjadi Rp 1,287 triliun.
Pemkab Pacitan juga memproyeksikan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 2,025 miliar.
Sedangkan penerimaan pembiayaan mengalami lonjakan cukup signifikan, dari sekitar Rp 9 miliar menjadi Rp 56,6 miliar.
Di tengah membengkaknya postur belanja, Banggar DPRD Pacitan memberikan perhatian khusus terhadap anggaran infrastruktur.
Pemkab diminta mempercepat pengerjaan proyek sekaligus penyerapan anggaran agar tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
’’DPRD mendorong percepatan pelaksanaan dan penyerapan belanja infrastruktur karena memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan dan aktivitas perekonomian daerah,’’ tegas Arif.
Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengatakan, perubahan APBD menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran selama semester pertama.
Sekaligus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi daerah.
’’Ini tahapan penting untuk memastikan APBD berjalan efektif dan adaptif sesuai dinamika yang berkembang,’’ katanya.
Menurut Mas Aji –sapaan akrab Indrata Nur Bayuaji–, evaluasi diperlukan agar perubahan anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah.
’’Ini momentum evaluasi agar kebijakan fiskal yang diambil sesuai dengan kondisi riil yang ada,’’ tandasnya. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto