Jawa Pos Radar Pacitan – Krisis air bersih akibat kemarau di Kabupaten Pacitan semakin meluas.
Data BPBD mencatat 16.676 kepala keluarga (KK) atau 48.526 jiwa terdampak kekeringan dan telah mengajukan bantuan air bersih.
Besarnya kebutuhan tersebut menjadi perhatian DPRD Pacitan.
Legislatif mendesak pemkab meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memastikan ketersediaan anggaran agar dropping air bersih dapat berlangsung hingga periode kekeringan berakhir.
Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Pacitan Anung Dwi Ristanto mengatakan, dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi sanitasi, kebersihan lingkungan, hingga kesehatan masyarakat.
’’Kami merekomendasikan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan,’’ kata Anung, Kamis (17/9).
DPRD Pacitan juga mendorong tambahan anggaran untuk memperkuat program pemenuhan air bersih yang dijalankan Pemprov Jatim.
Dukungan anggaran dinilai diperlukan agar cakupan pelayanan dapat diperluas sekaligus menjaga kontinuitas distribusi ke wilayah terdampak.
’’Sehingga cakupan pelayanan, kemampuan distribusi, dan keberlanjutan dropping air bersih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga berakhirnya periode kekeringan,’’ jelas Anung.
Selain persoalan anggaran, pemkab diminta menyusun pemetaan kebutuhan air bersih secara terperinci hingga tingkat desa dan dusun.
Data tersebut diperlukan agar bantuan dapat didistribusikan berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan setiap wilayah.
Pemetaan setidaknya mencakup jumlah warga terdampak, kebutuhan dan volume air, frekuensi distribusi, wilayah prioritas, hingga durasi pelayanan.
Dengan demikian, penanganan kekeringan Pacitan diharapkan lebih terukur dan tepat sasaran.
’’Indikatornya antara lain jumlah masyarakat yang dilayani, kebutuhan serta volume air, frekuensi distribusi, wilayah prioritas, dan jangka waktu pelayanan,’’ pungkas Anung. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto