Jawa Pos Radar Madiun – Krisis air bersih di Pacitan semakin meluas. Memasuki Oktober, sebanyak 73 desa telah mengajukan bantuan pasokan air. Dampaknya menjangkau 21.112 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 246 dusun.
Jumlah desa terdampak bertambah dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat Pemkab Pacitan memperpanjang status tanggap darurat kekeringan hingga November mendatang.
Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan, kekurangan air tidak terjadi merata di seluruh dusun pada setiap desa terdampak.
’’Desa yang masuk itu sudah ada 73 desa. Jadi, mulai Oktober ini sudah bertambah dibanding bulan kemarin, walaupun dalam satu desa itu tidak semua dusun kekurangan air,’’ katanya, Rabu (7/10).
BPBD Pacitan telah memetakan titik-titik yang membutuhkan pasokan air bersih hingga tingkat RT/RW. Titik koordinat juga dicatat agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
Kebutuhan air kemudian dihitung berdasarkan jumlah warga di masing-masing lokasi terdampak.
’’Kita sudah berhitung secara teknis. Jadi, dengan jumlah jiwa yang ada dikalikan jumlah literasi,’’ jelas Erwin.
Meluasnya wilayah terdampak juga membuat masa tanggap darurat kekeringan diperpanjang. Semula, status tersebut hanya berlaku hingga Oktober.
’’Tanggap darurat yang SK pertama dari Pak Bupati sampai Oktober. Ini sudah diperpanjang sampai November,’’ ungkapnya.
Erwin berharap hujan segera turun dan mampu memulihkan sumber-sumber air. Sebab, jika wilayah terdampak terus bertambah, kebutuhan distribusi air bersih otomatis ikut membengkak.
Penambahan titik krisis air bakal berimbas pada kebutuhan anggaran, armada operasional, hingga personel yang diterjunkan untuk mendistribusikan air.
’’Semoga sudah ada hujan. Karena kalau bertambah terus, tentunya kita berhitung juga kemampuan kita, terus mobil operasionalnya, dan lain sebagainya,’’ pungkasnya. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto